Presiden Latvia Ingin Putus Hubungan Gereja Ortodoks dengan Rusia
Presiden Latvia, Egils Levits. (twitter.com/Rigas_pils)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Latvia, Egils Levits, mengajukan undang-undang untuk memisahkan Gereja Ortodoks Latvia dengan Rusia pada Senin (5/9/2022). Pengajuan ini dilakukan agar Gereja Ortodoks dapat berdiri secara independen tanpa pengaruh dari entitas negara lain.
Pada Agustus, pemerintah Latvia sudah mengakui Rusia sebagai negara pendukung terorisme setelah menginvasi Ukraina pada Februari. Negara Baltik itu juga menganjurkan agar sekutu Barat memberikan sanksi tegas demi menyelesaikan konflik tersebut.
1. Pemisahan Gereja Ortodoks Latvia dengan Rusia untuk keamanan nasional
Sesuai pernyataannya dalam rapat Parlemen Latvia, Levits mengatakan bahwa terdapat risiko kepemimpinan Gereja Ortodoks Rusia di negaranya. Maka, ia menyebut undang-undang tersebut akan membuat Gereja Ortodoks Latvia independen sepenuhnya dan mengubah status pengakuannya.
"Penarikan segala bentuk hubungan dengan Patriark di Moskow adalah hal penting bagi pandangan Ortodoks kami, semua masyarakat Latvia, termasuk keamanan nasional," papar Levits, dikutip dari LSM.
"Kami semua menyetujui dan kami tidak perlu ragu. Saya telah menanyakan kepada Saeima (Parlemen Latvia) agar undang-undang tersebut bisa segera diakui dan diterapkan sesegera mungkin," tambahnya.
Gereja Ortodoks Latvia saat ini diketahui sangat loyal kepada Patriark Moskow Kirill yang dikenal punya hubungan dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Hal itulah yang membuat Pemerintah Latvia ingin menghapus pengaruh dari Rusia di dalam Gereja Ortodoks.
2. Proposal Levits sudah didiskusikan bersama sejumlah pakar
Editor’s picks
Levits menambahkan, sebagai negara merdeka dan demokrasi, Latvia mendasarkan aturan hukumnya dari komunitas Ortodoks yang memiliki gereja mandiri. Ini akan terus membuat posisi Latvia di bawah Uskup Agung Janis Pommers setelah deklarasi kemerdekaan Republik Latvia.
"Gereja Ortodoks Latvia dan Metropolitan Alexander dapat bergantung pada dukungan dari negara Latvia sebagai sebuah gereja yang utuh mulai saat ini, dan mendapat pengakuan hukum" tandasnya.
Presiden berusia 67 tahun juga menegaskan, proposal hukum itu sudah didiskusikan oleh sejumlah otoritas nasional yang kompeten di bidangnya, termasuk Dewan Keamanan Nasional dan Komite Urusan Sosial dan HAM, dilaporkan The Baltic Times.
3. Dipandang sama seperti pada masa kepemimpinan Uni Soviet
Menanggapi hal ini, seorang profesor teologi di University of Latvia, Valdis Teraudkalns, mengatakan bahwa ia memang tidak setuju dengan pandangan Kirill dan Gereja Ortodoks Rusia. Namun, ia punya pandangan sendiri soal proposal Levits untuk memisahkan gereja dan negara Latvia.
"Ini sebuah intervensi yang mengejutkan dari negara kepada gereja yang mengingatkan pada Latvia di bawah Uni Soviet. Kala itu, negara berusaha memutus hubungan antara Katolik dan Paus di Roma," ungkap Teraudkalns, dilansir La Prensa Latina.
"Ini tergantung pada Gereja Ortodoks Latvia untuk melanjutkan dan memutus hubungan dengan Kirill lewat prosedur yang ada di dalam gereja itu sendiri. Ini akan menjadi langkah yang menyerupai pada masa Soviet," sambungnya.
Ia juga mengatakan bahwa Gereja Ortodoks Latvia, pada praktiknya, hampir keseluruhannya berjalan sendiri atau independen dari Moskow. Hal itu sesuai dalam kesepakatan pada periode kemerdekaan Latvia di tahun 1920-1930-an.
Sampai saat ini, diperkirakan terdapat 350 ribu warga Latvia yang menganut agama Ortodoks, mayoritas di antaranya adalah warga penutur Bahasa Rusia.
Baca Juga: Rusia: Gas Ke Eropa Tak Akan Mengalir Sampai Sanksi Dicabut
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
