Presiden Republika Srpska Putus Kontak dengan Dubes AS dan Inggris
Jakarta, IDN Times - Presiden Republika Srpska, Bosnia-Herzegovina, Milorad Dodik mengancam akan memutus hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Ia mengecam aksi AS dan Inggris ikut campur urusan dalam negeri Bosnia-Herzegovina dalam beberapa tahun terakhir.
Pekan lalu, AS telah menjatuhkan sanksi kepada dua eks pejabat di Bosnia-Herzegovina yang dianggap menyelewengkan kekuasaan. Bahkan, AS dan Inggris sudah memberikan sanksi dan memasukkan Dodik dalam daftar hitam karena dianggap berusaha memisahkan Republika Srpska dari Bosnia.
1. Dodik sebut AS dan Inggris ikut campur urusan Republika Srpska
Dodik mengungkapkan pernyataan itu setelah mengadakan pertemuan partai penguasa di Republika Srpska. Alhasil. pemerintah dan Parlemen Republika Srpska setuju untuk mengakhiri kontak dengan Kedutaan AS dan Inggris di Bosnia-Herzegovina.
"Diduga sebuah tim sudah dibentuk untuk menyatukan informasi komprehensif soal aktivitas anti-Dayton dari diplomat AS dan Inggris. Termasuk intervensinya soal urusan dalam negeri Bosnia-Herzegovina," papar Dodik, dilansir Sarajevo Times.
"Perjanjian Dayton tidak ditandatangani oleh AS dan Inggris. Mereka bukan salah satu yang mengintrepretasikan Perjanjian Dayton karena ini penting bagi negara yang menandatangani perjanjian dan aneksasinya. AS dan Inggris secara sistematik menghancurkan Konstitusi Bosnia dan aneksasi lain," terangnya.
Dodik pun percaya bahwa bahwa Duta Besar AS untuk Bosnia, Michael Murphy mendukung penuh rencana pemberian senjata kepada muslim di Bosnia.
2. Dubes AS dan Inggris tolak tudingan dari Dodik
Kedubes AS di Sarajevo menampik pengumuman Dodik yang dianggap tidak membangun relasi dan tidak berdasarkan fakta yang akurat.
"Amerika Serikat akan tetap melanjutkan pembelaan kepada seluruh rakyat Bosnia-Herzegovina selama mereka terus memperkuat negaranya dan mengamankan hak mereka untuk mengarah jadi negara Euro-Atlantik," papar Murphy, dilansir RFE/RL.
Sementara, Kedubes Inggris di Bosnia juga menolak tudingan dan menyerukan bahwa pernyataan Dodik membingungkan. Pihaknya juga mengungkapkan bahwa ungkapan itu tidak berkontribusi apapun.
"Kami jelas menolak tudingan yang dibuat, sepertinya ini cara aneh untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Inggris tetap akan menjadi teman bagi seluruh rakyat Bosnia-Herzegovina dan akan melanjutkan kerja lintas negara demi keuntungan semua pihak," tutur Kedubes Inggris.
3. Dodik sebut penetapan properti Republika Srpska tidak melanggar
Pada pertemuan antar partai pemerintahan Republika Srpska di Banja Luka. Dalam acara itu, Presiden Milorad Dodik juga mengungkapkan dengan gamblang rencana pemisahan Republika Srpska (RS) dari Bosnia-Herzegovina akibat kritikan kepemilikan aset di wilayahnya.
"Apa sebenarnya Office of the High Representative (OHR)? Ini sesuatu yang tidak berwujud. Representasi itu palsu, ada staf yang tidak ada lagi tanpa sebuah representasi tinggi. Maka ini tidak berguna. OHR mengakibatkan kerusakan di sini dan juga Amerika. Mereka punya Perjanjian Dayton dan saya pikir mereka ada di akhir degradasi RS. Dari Murphy yang terus memberikan arahan," kata Dodik.
"Bosnia menerima kedaulatan internasional. Itu juga menyebutkan bahwa ada dua entitas dan tiga negara konstituen. Tidak ada pasal yang menyebutkan properti entitas dimiliki oleh Bosnia. Maka, hukum ini tidak melanggar konstitusi Bosnia-Herzegovina," tambahnya.
Dodik berulang kali berupaya mengimplementasikan hukum untuk mentransfer properti negara Bosnia ke Republika Srpska, meskipun penerapan itu dinilai merusak konstitusi.
