Siprus Beri Sanksi Pihak yang Bantu Oligarki Rusia
bendera Siprus (pexels.com/@aboodi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Siprus resmi menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu yang membantu oligarki Rusia menghindari sanksi Barat pada Minggu (23/4/2023). Pasalnya, negara Mediterania itu ingin mengikuti aturan Barat agar tidak dianggap melanggar sanksi.
Seluruh pihak yang dikenakan sanksi Siprus ini sudah masuk dalam daftar Amerika Serikat (AS) dan Inggris sebagai sosok yang membantu oligarki Rusia. Diperkirakan masih ada sejumlah pihak yang akan masuk dalam sanksi melawan Rusia.
Baca Juga: Nikos Christodoulides Terpilih Jadi Presiden Baru Siprus
1. Pihak yang bantu oligarki Rusia diblokir atas asetnya
Komisaris Keuangan Siprus, Pavlos Ioannou mengungkapkan sebanyak 13 perusahaan dan individu yang mendapatkan sanksi sudah dibekukan akses rekening dan asetnya.
"Bank tidak dapat membantu, tapi kebijakan ini dapat memberikan pelajaran atas perbuatan mereka. Pemerintah juga sudah mengambil langkah yang bijak dalam menanggapi kasus ini," tutur Ioannou, dikutip Ukrinform.
Pekan ini, Kepala Bank Sentral Siprus, Constantinos Herodotou mengungkapkan kepada Presiden Nikos Christodoulides bahwa pihak bank masih akan membekukan akun sejumlah nama yang tersangkut.
"Menurutnya, dalam beberapa tahun ini, otoritas sudah menutup 43 ribu perusahaan dan 123 ribu akun bank yang mencurigakan. Hanya 2,2 persen dari semua saldo bank di pulau ini dimiliki oleh warga Rusia," ungkapnya.
Baca Juga: Turki Kutuk Pencabutan Embargo Senjata Siprus oleh AS
2. Christodoulides ingin perbaiki nama baik Siprus
Editor’s picks
Presiden Siprus, Nikos Christodoulides menyatakan bahwa akan ada sanksi lanjutan dari negara-negara Barat terkait invasi Rusia ke Ukraina. Ia menyebut negaranya akan melakukan yang terbaik untuk tidak melanggar.
"Kami akan melakukan apa yang mungkin dilakukan dan kita akan melakukan yang dibutuhkan, sehingga negara kami tidak dianggap negara yang melanggar sanksi karena tidak mengimplementasikan sanksi," papar Christodoulides, dikutip In-Cyprus.
"Ini adalah waktu kita untuk mengakhiri masalah ini dan membersihkan nama negara kami. Upaya sudah dilakukan selama bertahun-tahun untuk membersihkan nama Siprus dan ini tidak dilakukan dalam beberapa tahun ini saja," tambahnya.
Ia juga tidak memperbolehkan siapapun berpikir dapat melanggar sanksi dan menciptakan masalah yang dibawa atas nama negara.
3. Christodoulides ingin lanjutkan upaya reunifikasi
Presiden Christodoulides juga menyatakan keinginannya untuk menginisiasi proses reunifikasi yang terhenti di tengah jalan. Ia berencana membicarakan masalah itu setelah pilpres Turki dan meminta Uni Eropa (UE) ikut andil dalam penyelesaian masalah ini.
"Sekarang jadwalnya adalah pemilihan presiden di Turki. Semua bergantung pada bagaimana Turki bertindak usai pilpres. Ini karena pilpres dapat mengubah pandangan yang berbeda. Jika ada keinginan kuat, kami akan memanfaatkan itu," terang Christodoulides, dikutip Politico.
"Kami ingin UE membantu kami dalam memecahkan kebuntuan dan melanjutkan upaya dialog. Saya percaya bahwa hanya UE yang memiliki insentif dan menggiring kita ke arah ini. Maka dari itu, kami meminta Komisi Eropa dalam berperan besar menyelesaikan masalah ini," sambungnya.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
