Ukraina Tolak Akui Putin sebagai Presiden Resmi Rusia
ilustrasi bendera Ukraina (unsplash.com/sylwiabartyzel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Ukraina, pada Senin (6/5/2024), menyebut bahwa legitimasi terpilihnya Presiden Rusia Vladimir Putin dipertanyakan. Pihaknya bahkan menyebut pemilu di Rusia digelar tidak bebas dan adil, sehingga Putin kembali terpilih sebagai presiden.
Di tengah memanasnya perang, Rusia resmi memasukkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam daftar buronan. Tak hanya Zelenskyy, mantan Presiden Ukraian Petro Poroshenko juga masuk dalam daftar orang yang dicari dalam basis data pemerintah Rusia.
1. Ukraina sebut Putin ingin menjadi presiden seumur hidup
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina mengungkapkan, penetapan Putin sebagai presiden hanya akan menunjukkan ilusi kepada dunia dan seluruh rakyatnya bahwa ia ingin berkuasa seumur hidupnya.
"Acara pelantikan Putin adalah upaya pemerintah Rusia untuk menunjukkan legalitas seseorang berada tahta kekuasaan seumur hidup dan ini menjadikan Rusia sebagai negara agresor dan berada di bawah rezim diktator," terangnya, dikutip Ukrinform.
"Rusia sudah melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional yang menjadi fondasi hubungan internasional dalam era modern ini, seperti Piagam PBB, Deklarasi Prinsip Hukum Internasional, Konvensi Jenewa, dan lainnya," sambungnya.
Pihaknya mengecam tindakan Rusia yang menyelenggarakan pemilu secara ilegal di wilayah dudukannya di Ukraina, seperti Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, beserta Krimea.
Baca Juga: Jerman Janji Lindungi Negara Baltik jika Ada Serangan Rusia
2. Ukraina tolak legitimasi Putin di Rusia
Presiden Rusia, Vladimir Putin. (twitter.com/KremlinRussia_E)Editor’s picks
Ukraina menyebut Rusia telah mengabaikan peringatan dari komunitas internasional soal dampak dari perbuatannya. Kiev menyebut Moskow tidak mau bertanggung jawab dan menyudahi agresi militer di negaranya.
"Rusia tidak mau bertanggung jawab dan mengakhiri agresi militer secara ilegal dan tidak dapat dibenarkan ke Ukraina. Perang yang berlangsung lebih dari 2 tahun ini telah menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa yang besar," terangnya.
"Rezim Kremlin melalui propaganda dan manipulasinya menggunakan partisipan pemilu dan hasilnya hanya untuk menjustifikasi invasinya ke Ukraina dan kebijakan agresifnya kepada negara lain," sambungnya.
Kemlu Ukraina menekankan bahwa tindakan buruk Putin yang membuatnya masuk dalam daftar buronan ICC membuat Ukraina tidak dapat mengakuinya sebagai presiden resmi Rusia.
3. AS dan sejumlah negara UE boikot pelantikan Putin
ilustrasi bendera Amerika Serikat (unsplash.com/benjaminlehman)Amerika Serikat (AS) dan mayoritas negara anggota Uni Eropa (UE) mengaku akan memboikot pelantikan Putin yang diselenggarakan pada Selasa (7/5/2024).
"Tidak, kami tidak akan mengirimkan representatif dalam acara pelantikan tersebut. Kami sudah menyatakan bahwa pemilu di sana tidak adil dan bebas, tapi dia adalah presiden Rusia dan dia punya kapasitas untuk melanjutkan kekuasannya," ujar juru bicara Kemlu AS Matthew Miller, dilansir Reuters.
Sementara itu, Inggris dan Kanada juga mengungkapkan tidak akan menghadiri acara pelantikan Putin. Apalagi setelah adanya pengumuman Moskow berniat mengadakan latihan militer dengan senjata nuklir taktis.
Meski demikian, Prancis dan beberapa negara anggota UE lainnya mengungkapkan akan mengirimkan delegasi ke Rusia untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.
Baca Juga: Uni Eropa Minta Tolong ke China untuk Tekan Rusia dan Iran
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
