Warga Slovenia Tolak Perubahan Hukum Pengelolaan Air
Ilustrasi bendera Slovenia. (instagram.com/ray_amoah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Ljubljana, IDN Times - Slovenia sudah menyelenggarakan pemungutan suara referendum untuk mengubah hukum pengelolaan sumber daya air. Penyelenggaraan referendum kali ini dicetuskan oleh pemimpin sayap kanan Slovenia, Perdana Menteri Janez Jansa sejak bulan Maret lalu.
Namun keputusan reformasi perubahan hukum pengelolaan air ini disebut para ekologis sebagai kesalahan lantaran justru dianggap akan merusak lingkungan dan ekosistem beserta kualitas air.
1. Slovenia adakan pemungutan suara soal perubahan hukum sumber daya air
Danau Planšarsko jezero di Slovenia. (instagram.com/primoz_senk)Pada hari Minggu (11/07/2021) Pemerintah Slovenia telah menyelenggarakan pemungutan suara terkait dengan referendum hukum pengelolaan sumber daya air. Perubahan undang-undang ini sebelumnya sudah disetujui oleh Perdana Menteri Janez Jansa sejak bulan April lalu, meskipun mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak.
Permasalahan perubahan hukum air ini telah menjadi perbincangan publik di negara pecahan Yugoslavia tersebut. Bahkan hak untuk melestarikan air sudah masuk dalam konstitusi negara sejak 2016 lalu. Sementara, para ekologis menolak referendum ini dan mengatakan apabila hukum ini dapat mengancam lingkungan dan kualitas air, dilansir dari laman Euronews.
Sementara itu, referendum diselenggarakan setelah sejumlah pemerhati lingkungan dan aktivis sosial bergabung untuk menuntut "Movement for Drinkable Water" dan sudah mengumpulkan lebih dari 50 ribu tanda tangan, dikutip dari Associated Press.
2. Memperbolehkan bangunan untuk dibangun di sekitar perairan
Baca Juga: Kasus COVID-19 Turun, Slovenia Akhiri Status Darurat
Editor’s picks
Perubahan hukum sumber daya air di Slovenia ini nantinya akan memperbolehkan komersialisasi di sekitar sempadan sungai atau danau. Maka dari itu, nantinya sejumlah bangunan komersial, seperti hotel, toko, restoran diperbolehkan dibangun di sekitar perairan di seluruh negara.
Padahal Slovenia sejak November 2016 lalu menjadi negara kedua di Uni Eropa yang memasukkan hak air dalam konstitusi. Bahkan hukum perlindungan dan pelestarian air miliknya menjadi percontohan dari negara anggota UE lainnya.
Sesuai aturan hukum itu, bangunan hanya diperbolehkan untuk didirikan dalam radius 15 meter dari aliran sungai besar dan danau pada wilayah perkotaan. Sementara pada area pedesaan, bangunan hanya diperbolehkan didirikan dalam radius 40 meter dari danau maupun sungai, dilansir dari The Brussels Times.
Menanggapi kritik ini, PM Janez Jansa justru mengatakan jika perubahan undang-undang ini nantinya berguna untuk mendapatkan dana lebih yang digunakan untuk meningkatkan perlindungan pada danau dan sungai. Bahkan nantinya dapat meningkatkan perlindungan dari banjir dan pengetatan aturan konstruksi, dilaporkan dari Reuters.
3. Lebih dari 80 persen warga menolak perubahan hukum
Setelah diadakannya voting menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Slovenia menolak perubahan manajemen air. Sekitar 86,5 persen pemilih di Slovenia menentang amandemen yang sebelumnya disetujui PM Janez Jansa. Namun sebanyak 13,5 persen menunjukkan setuju dengan perubahan undang-undang tersebut.
Akan tetapi dari 1,7 juta jiwa warga yang memiliki hak pilih hanya 45 persen di antaranya yang mengikuti referendum ini. Namun referendum ini diketahui sebagai yang terbesar sejak 2007 silam dan menunjukkan ketertarikan publik dengan isu ini.
PM Janez Jansa selama ini diketahui sebagai sosok kontroversial lantaran sebelumnya sempat berupaya membatasi media di Slovenia. Di samping itu, pemimpin sayap kanan itu juga tengah diperiksa setelah menjabat sebagai presiden Uni Eropa, dilansir dari laman Associated Press.
Baca Juga: Oposisi Slovenia Ajukan Pemakzulan PM Janez Jansa
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
