Brasil Veto Keanggotaan Venezuela dalam BRICS

Kepala Penasehat Kepresidenan Brasil, Celso Amorim, menjelaskan bahwa veto tersebut adalah buah dari kesalahan dan pengkhianatan Venezuela terhadap kepercayaan yang diberikan Brasil. 

"Masalah mengenai veto di BRICS tidak berkaitan dengan demokrasi, tapi lebih kepada sebuah pengkhianatan kepercayaan kami. Pengkhianatan ini sangat serius. Mereka berjanji untuk memublikasikan hasil bahwa tidak ada kecurangan dalam pilpres yang diduga oleh seluruh pihak," tuturnya, dilansir El Pais.

Amorim sudah datang ke Caracas sebagai utusan dari Presiden Brasil untuk memantau jalannya pilpres. Ia pun bertemu dengan Maduro dan dijanjikan soal publikasi hasil pilpres secara detail untuk membuktikan tidak ada kecurangan. 

Bersama Kolombia, Meksiko, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa, Brasil telah mendesak Venezuela untuk memublikasikan hasil pemilu secara detail yang membuktikan klaim kemenangan Maduro. Namun, pemerintahan Maduro tidak kunjung memenuhi janjinya. 

Maduro pun mengatakan bahwa Brasil sudah menunjukkan sikap tidak bersahabat kepada Venezuela. Ia menyebut veto ini berlawanan dengan kepentingan negaranya yang sudah berupaya keras jadi anggota BRICS. 

"Aksi ini menunjukkan sebuah perlawanan terhadap Venezuela dan tindakan tidak bersahabat yang mengikuti kebijakan kriminal yang menerapkan sanksi kepada rakyat kami. Tidak ada trik atau manuver politik kepada Venezuela yang dapat membalikkan sejarah," ungkapnya, dilansir EFE.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menolak putusan Brasil untuk melarang masuknya Venezuela dalam BRICS. Namun, ia yakin bahwa Presiden Lula akan mampu mengatasi permasalahan seperti ini. 

"Kami sudah paham dengan posisi Brasil dan kami tidak setuju. Venezuela sedang berjuang untuk bertahan. Saya kenal Presiden Lula adalah sosok yang baik dan jujur. Saya yakin, ia mampu mengatasi masalah ini," kata Putin. 

Sehari sebelumnya, Lula mengungkapkan dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia, agar komunitas internasional ikut terlibat dan mendukung penyelesaian konflik bersenjata di Ukraina dan Timur Tengah. 

"Sekarang ini masih ada dua konflik yang terus berlangsung dan terancam akan melebar ke seluruh dunia. Maka dari itu, kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ini dan mengupayakan perdamaian dunia," ungkap Lula, dikutip Mercopress.

Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang hadir langsung di Kazan juga menyerukan perdamaian di Gaza, Lebanon, Ukraina, dan Sudan. 

"Kita membutuhkan perdamaian. Kita membutuhkan perdamaian di Ukraina yang sejalan dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi Majelis Umum PBB. Tindakan Rusia adalah sebuah pelanggaran Piagam PBB dan uhkum internasional," ujarnya.