Jakarta, IDN Times - Kantor Kejaksaan Bulgaria akan menginvestigasi beberapa organisasi yang terlibat dalam pembentukan paramiliter pro-Rusia. Keberadaan paramiliter itu telah memberikan ancaman kepada keamanan Republik Bulgaria.
Relasi Rusia-Bulgaria telah merenggang dalam setelah Rusia menginvasi Ukraina. Bulgaria termasuk negara yang menolak membayar pasokan gas alam dengan mata uang ruble. Moskow juga geram sebab Sofia menyetujui pengiriman senjata ke Ukraina.
Kejaksaan Bulgaria memerintahkan Badan Keamanan Nasional (SANS) untuk menyelidiki aktivitas dua organisasi non-profit, BNO Shipka dan BND Shipka. Keduanya diduga punya hubungan dengan persatuan militer Vasil Levski.
Ini dilakukan setelah mendengar kabar bahwa kedua organisasi itu berfungsi melatih para relawan untuk Rusia. Mereka juga mendorong propaganda anti-Uni Eropa dan anti-NATO, bahkan kerap menunjukkan ungkapan rasisme dan anti-Semit.
"Kami akan melindungi kepentingan Eropa kami dan rekanan Euro-Atlantik. Kami tidak bisa memperbolehkan pengaruh buruk Rusia menjalar di Bulgaria. Seluruh informasi akan dikabarkan setelah investigasi ini diselesaikan," tutur kepala Kejaksaan, Ivan Geshev, dikutip Euractiv.
BNO Shipka dan BND Shipka disebut sudah ada sejak 2014, yang dibentuk untuk kepentingan tentara yang keluar dari militer. Organisasi itu semakin aktif ketika Rusia berhasil mencaplok Krimea dari Ukraina pada tahun itu.
Kedua organisasi itu sempat naik daun pada 2016, ketika mengadakan operasi perburuan migran di perbatasan. Mereka membuat konsep soal warga penangkap migran, meski konsep itu tidak pernah menjadi bagian dalam hukum Bulgaria.
Pada tahun yang sama, anggota organisasi itu dilaporkan menyerang warga yang melakukan demonstrasi di Bourgas. Para warga menolak kedatangan geng motor pro-Rusia, Night Wolves di kotanya, dilaporkan The Sofia Globe.
Pada 2016, organisasi penegak hak asasi manusia (HAM) Bulgaria di Helsinki melayangkan permintaan kepada Kejaksaan Bulgaria untuk membubarkan organisasi tersebut, termasuk membubarkan Vasil Levski.
Presiden Bulgaria, Ruman Radev, mengatakan bahwa rencana pembangunan pipa gas alam Burgas-Alexandroupolis akan dilanjutkan kembali. Ini setelah adanya negosiasi antara pemerintah lokal dengan perusahaan migas Rusia, Lukoil.
Bulgaria tidak melanjutkan proyek pipa gas Burga-Alexandroupolis pada 2011 terkait referendum lokal soal lingkungan.
"Realisasi proyek minyak dari pemerintah atau rekanan swasta adalah keputusan yang berkontribusi pada peningkatan logistik dalam menghindari permasalahan di Turki," ungkap Lukoil, dikutip Euractiv.
Lukoil juga mengklaim bahwa proyek ini akan membantunya menggantikan minyak Rusia yang diimpor melalui kapal tanker di Rosenets. Sedangkan, Bulgaria masih punya hak mengonsumsi minyak Rusia sampai 2024.