Jakarta, IDN Times - Sekelompok massa berkumpul di ibu kota Bangkok, Thailand, menggelar demonstrasi pada Selasa (23/8/2022). Mereka menyerukan agar Perdana Menteri (PM) Thailand mundur karena telah mencapai batas masa jabatan konstitusionalnya.
Peserta demonstrasi itu tidak terlalu banyak, sekitar 200 orang. Mereka berada di Monumen Demokrasi Bangkok, salah satu tempat yang kerap dijadikan untuk menyampaikan tuntutan publik oleh aktivis pro-demokrasi Thailand.
Dalam tiga tahun terakhir, aktivis anti-pemerintah telah meminta Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha untuk mundur dari jabatannya. PM Prayuth dinilai berkuasa dengan cara memimpin kudeta militer dan menggulingkan pemerintah terpilih.
Para demonstran yang melakukan unjuk rasa, melansir Associated Press, menilai bahwa konstitusi saat ini berisi ketentuan yang membatasi masa jabatan PM hingga 8 tahun.
PM Prayuth dihitung telah berkuasa usai melakukan kudeta militer pada 2014. Demonstran menuntut Prayuth Chan Ocha turun dari jabatan pada 24 Agustus 2022.
Protes yang menuntut Prayuth Chan Ocha untuk mundur dari jabatan PM telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir.
Polisi Thailand telah waspada dengan menempatkan kontainer untuk membarikade jalanan di sekitar ghedung pemerintah. Langkah itu bertujuan untuk mengantisipasi eskalasi lebih lanjut dari demonstrasi.
Selain protes jalanan oleh aktivis anti-pemerintahan saat ini, anggota parlemen oposisi Partai Pheu Thai mengajukan petisi tentang batas masa jabatan bagi PM Prayuth.
Dikutip dari Reuters, Mahkamah Konstitusi Thailand telah menerima petisi tersebut, yang ditandatangani oleh sekitar 171 anggota parlemen. Kelompok oposisi parlemen meminta pengadilan memberi keputusan tentang pasal jabatan PM hingga 8 tahun.
Sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai hal tersebut. Pengadilan belum mengumumkan apakah akan menangani kasus itu.
Prayuth adalah seorang komandan tentara yang pada Mei 2014 memimpin kudeta militer di Thailand. Pemerintahan yang terpilih dilengserkan dan pada Agustus tahun yang sama, Prayuth memimpin pemerintahan junta.
Dikutip dari Deutsche Welle, telah terjadi kontroversi awal masa jabatan Prayuth Chan Ocha tersebut. Oposisi menilai bahwa ketika Prayuth memimpin pemerintah usai kudeta, itulah tanggal awal kekuasaannya.
Tapi para pendukung Prayuth Chan Ocha berpendapat, dia baru menjadi PM sejak 2017. Konstitusi baru masa jabatan 8 tahun diresmikan pada 2019, saat Prayuth kembali memenangkan pemilu yang kontroversial.
Jika pendapat pendukung Prayuth yang diterima pengadilan, maka dirinya akan tetap menjabat hingga 2025 atau 2027. Pemilu Thailand dijadwalkan akan berlangsung pada Mei tahun depan.