Cegah Diskriminasi, Kroasia Dukung Perubahan Aturan Pemilu di Bosnia

Plenkovic menambahkan, aturan yang dicetuskan oleh Christian Schmidt itu sejalan dengan perjanjian Dayton-Paris yang mengakhiri Perang Bosnia. Perubahan hukum juga searah dengan perjanjian Washington yang menginginkan pembangunan seluruh entitas di Bosnia-Herzegovina. 

Sementara, Dragan Covic mengungkapkan bahwa perbincangan dengan Plenkovic sebagai bagian dari penguatan perubahan konstitusi. Ia juga menganggap ini adalah cara untuk mencegah upaya menyingkirkan etnis Kroat di pemerintahan. Ia juga menyerukan penguatan hubungan antaretnis Kroat-Bosnia.

"Pesan kami adalah kami ingin membangun hubungan baik dengan etnis Bosnia. Ini adalah kesemapatn untuk Federasi dan Bosnia-Herzegovina. Tanpa adanya etnis Kroat, BiH tidak akan berfungsi seperti halnya negara pada umumnya," tuturnya, dikutip dari Total Croatia News.

Pada kunjungan tersebut, Plenkovic menyambangi beberapa kota, seperti Čitluk, Čapljina, Stolac dan Ravno. Pemimpin berusia 52 tahun itu menyatakan dukungan penuh terhadap institusi Bosnia Kroat, seperti universitas, rumah sakit universitas dan Theater Nasional Kroasia di Mostar. 

Selama ini, entitas Kroat di Bosnia-Herzegovina disebut sebagai yang paling kecil dari tiga entitas di negara tersebut. Bahkan, etnis Bosnia Kroat kerap menyuarakan penolakannya karena direpresentasikan oleh perwakilan etnis Bosnia dalam politik. 

Perubahan hukum elektoral ini dimaksudkan untuk mengubah aturan dalam pemilihan umum. Apabila dalam suatu daerah di Federasi Bosnia-Herzegovina memiliki penduduk etnis tertentu kurang dari tiga persen, maka mereka tidak lagi memiliki representatif di dalam parlemen, dilaporkan dari Balkan Insight. 

Dragan Covic diketahui terus mendukung perubahan tersebut. Ia juga menyebut proposal yang diajukan oleh Schmidt sebagai perwakilan OHR (Office of the High Representative) adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kepada warga Kroat di Bosnia-Herzegovina. 

Akan tetapi, keinginan dari OHR untuk mengubah aturan pemilihan umum dan konstitusi di Federasi Bosnia-Herzegovina ini justru mengakibatkan kekacauan politik dan penolakan dari warga Bosnia. 

Menanggapi keputusan dari OHR, ribuan demonstran sudah berkumpul di depan kantor pusat OHR di Sarajevo untuk menentang keputusan dari amandemen hukum elektoral di Bosnia-Herzegovina. Protes ini diprakarsai oleh ajakan dari Partai Sosial Demokrat untuk hadir di depan gedung OHR. 

Ribuan demonstran menolak segala bentuk solusi yang didasarkan pada diskriminasi etnis, solusi yang tidak didasarkan pada sistem demokrasi dan standar hukum. Selain Partai Sosial Demokrat, unjuk rasa ini juga dihadiri oleh sejumlah partai politik di Bosnia-Herzegovina, dilaporkan dari Sarajevo Times. 

Para demonstran yang hadir dalam unjuk rasa damai itu mengibarkan beberapa bendera nasional di Bosnia-Herzegovina. Sejauh ini, tidak ada satu pun insiden yang tercatat dalam demonstrasi ini dan seluruh area dijaga ketat oleh aparat kepolisian. 

Sementara tujuan dari perubahan hukum ini untuk memastikan integrasi dalam proses pemilihan umum di Bosnia-Herzegovina. Pasalnya, sesuai aturan yang berlaku saat ini, parlemen pada setiap daerah harus diwakili oleh setidaknya satu perwakilan etnis Bosnia, Kroat, dan Serb.