Praha, IDN Times - Sebelumnya Republik Ceko sudah memutuskan untuk menyudahi masa status darurat negaranya yang berakhir pada Minggu (14/02). Keputusan tersebut disetujui lantaran penolakan anggota parlemen untuk memperpanjang status darurat meski di tengah krisis pandemi COVID-19.
Namun saat detik-detik terakhir, Pemerintah Ceko rupanya kembali memberlakukan status darurat yang sebelumnya sudah dicabut. Setelah adanya pertemuan dengan pemerintah regional di seluruh Republik Ceko.
Pada Minggu (14/02) Pemerintah Republik Ceko kembali memberlakukan status darurat nasional di negaranya saat detik-detik terakhir berakhirnya kebijakan tersebut. Kebijakan status darurat nasional di Ceko berlaku kembali mulai Senin (15/02) hingga dua minggu kedepan mengingat tingginya angka penularan COVID-19.
Sebelumnya pengajuan perpanjangan status darurat nasional dari pemerintah ditolak oleh mayoritas anggota parlemen yang berasal dari partai oposisi. Bahkan pihak oposisi selama ini mengkritisi pemerintah karena tidak efektifnya kebijakan lockdown di Republik Ceko, dilansir dari AP News.
Mengutip dari Reuters, pada akhir pekan lalu, PM Andrej Babis dan 14 pemimpin regional menggelar pertemuan luar biasa mengenai masalah akhir status darurat nasional demi menanggulangi penularan COVID-19. Namun pemerintah daerah kemudian mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan kembali status darurat nasional.
Babis juga mengatakan jika, "Akhir status darurat nasional berarti secara de facto melonggarkan pembatasan yang telah berlaku dan kami tidak bisa menerima itu"
Di samping itu, gubernur juga meminta perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi. Termasuk di antaranya untuk melakukan tes massal pada pegawai negeri, secara bertahap membuka sekolah mulai Maret dan membuat legislasi baru agar provinsi dapat bertanggung jawab secara mandiri melawan pandemik, dikutip dari AP News.
Melaporkan dari AP News, meskipun berada di situasi darurat akibat lonjakan kasus COVID-19, sejumlah politisi dan pengacara termasuk Milos Vystrcil mengungkapkan jika pemerintah telah melanggar konstitusi di negaranya sendiri.
Namun pemerintah tolak tudingan tersebut dan mengatakan jika penasehat hukum ikut mendukung solusi ini. Status darurat nasional sudah berakhir pada Minggu (14/02), sehingga pemerintah dapat menggunakan beberapa cara hukum lain untuk mengembalikan pembatasan meski tidak semuanya dapat dilakukan.
Tanpa adanya status darurat, maka restoran, bar dan kafe di seluruh negeri akan kembali buka pada Senin (15/02). Serta pemberlakukan jam malam yang kini diterapkan akan berakhir dan larangan untuk pertemuan lebih dari dua orang di tempat umum akan dibatalkan.
Pada hari Selasa (16/02) Babis akan kembali bertemu dengan oposisi untuk mendiskusikan langkah kedepan. Selain itu, legislatif masih memiliki hak untuk membubarkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.