Jakarta, IDN Times - Papua Nugini (PNG) telah melakukan pembicaraan awal dengan China terkait potensi kesepakatan keamanan dan kepolisian. Hal ini diungkap Menteri Luar Negeri Justrik Tkachenko pada Senin (29/1/2024).
Beijing mendekati PNG pada September dengan tawaran membantu kepolisian, pelatihan, peralatan dan teknologi pengawasan. Namun kemungkinan tawaran itu ditolak karena PNG dinilai lebih memilih hubungan dengan sekutu keamanan tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia.
PNG telah menjadi salah satu negara tempat saling berebut pengaruh antara AS dan China di Kepulauan Pasifik. Negara itu juga telah lama memiliki kedekatan dengan Australia, sekutu AS.
"Kami berurusan dengan China pada tahap ini hanya pada tingkat ekonomi dan perdagangan. Mereka adalah salah satu mitra dagang terbesar kami, namun mereka telah menawarkan untuk membantu kepolisian dan keamanan kami di sisi keamanan dalam negeri," kata Tkachenko dikutip dari VOA News.
Dia mengatakan, pemerintah PNG akan menilai apakah tawaran Beijing merupakan duplikat bantuan keamanan dan kepolisian yang sudah pernah ditawarkan oleh Australia dan AS.
PNG telah menjalin perjanjian keamanan dengan Australia bulan lalu dan juga memilih AS sebagai mitra pertahanan. Dalam kunjungan Perdana Menteri (PM) PNG James Marape pada Oktober ke China, dia mengaku belum melakukan pembicaraan keamanan.
Tawaran dari China tersebut masih tahap awal negosiasi dengan Komisaris Polisi dan Menteri Keamanan Dalam Negeri.
"Mereka telah menawarkannya kepada kami, namun kami belum menerimanya saat ini," kata Tkachenko dikutip dari The Guardian.
PNG juga telah menjalin kerja sama pertahanan dengan AS pada Mei saat Menteri Luar Negeri Antony Blinken berkunjung. Perjanjian itu memberikan akses militer AS ke pelabuhan dan bandara PNG.
Pengungkapan kabar pembicaraan kerja sama PNG-China itu telah menjadi fokus tersendiri pada masalah keamanan regional. Oposisi PNG mengecam pemerintahan PM Marape tentang prospek kerja sama tersebut.
Dilansir Sky News, Malcom Davis, analis senior di Australian Strategic Policy Institute (ASPI) mengatakan pembicaraan PNG dengan China itu sangat mengkhawatirkan.
"Jika PNG benar-benar menandatangani perjanjian keamanan dengan China, perjanjian keamanan yang dipromosikan Beijing selalu dimulai dengan kepolisian, berakhir dengan kehadiran China yang lebih besar dan berpotensi mengarah pada apa yang telah kita lihat di Kepulauan Solomon," jelasnya.
Davis menilai, itu akan jadi perkembangan menghancurkan bagi keamanan Australia jika militer China hadir di PNG.