China Perketat Aturan Disiplin untuk Pejabat Tinggi Militer

Komisi Militer Pusat menerbitkan dokumen berisi langkah-langkah untuk memperkuat pendidikan, pengelolaan, dan pengawasan pejabat senior militer. Dokumen ini dibuat agar perilaku pejabat tinggi dapat dipantau secara lebih tertib.

Aturan baru itu terdiri atas tujuh bagian dan 26 pasal. Fokus utamanya meliputi pemahaman ideologi, kepemimpinan bersama dalam komite partai, kegiatan politik internal, pedoman pemilihan anggota, hingga pengawasan ketat terhadap pimpinan utama.

Kebijakan kedisiplinan ini diterapkan secara tegas setelah sejumlah kasus pelanggaran membuat jumlah pejabat di Komisi Militer Pusat menyusut.

Pada 2024 lalu, dua mantan Menteri Pertahanan China, yakni Li Shangfu dan Wei Fenghe, dikeluarkan dari Partai Komunis China karena melanggar aturan dan hukum. Terkait dinamika yang terjadi di dalam tubuh militer negaranya, Presiden Xi mengakui adanya tantangan dalam penegakan hukum.

"Tahun lalu adalah masa yang penuh tantangan dan di luar kebiasaan bagi militer. Pemberantasan korupsi di militer harus terus dilanjutkan dan tidak ada tempat aman bagi orang-orang yang melakukan korupsi," kata Presiden Xi Jinping, dilansir Associated Press.

Selain kepatuhan pada hukum, Presiden Xi juga menjadikan kesetiaan politik sebagai syarat utama bagi setiap aparat. Pengawasan kini lebih ditekankan pada cara para pejabat tinggi dalam menjalankan tugas, menggunakan wewenang jabatan, serta menjalani kehidupan sehari-hari.

"Semua anggota militer harus setia kepada partai," tegas Presiden Xi Jinping.

Penerapan kedisiplinan ini pada akhirnya bertujuan untuk mendukung kemajuan pertahanan negara. Komisi Militer Pusat berharap dapat membentuk jajaran pimpinan yang bersih dan patuh, sehingga mampu memimpin para prajurit dengan baik dalam menjalankan tugas militer.