China Resmi Terapkan Bebas Visa untuk WN Kanada dan Inggris

Kementerian Luar Negeri China secara resmi mengumumkan bahwa warga negara Kanada dan Inggris yang memegang paspor biasa kini diizinkan memasuki wilayah daratan China tanpa visa. Kebijakan ini berlaku untuk jangka waktu tinggal maksimal selama 30 hari, mulai dari 17 Februari hingga akhir Desember 2026.

Langkah ini diambil untuk menghilangkan hambatan administratif yang selama ini memberatkan, termasuk biaya aplikasi visa Inggris yang sebelumnya mencapai 151 poundsterling (Rp3,4 juta), guna memacu arus kedatangan wisatawan dan pelaku bisnis ke pusat ekonomi seperti Beijing dan Shanghai.

Fasilitas bebas visa ini mencakup berbagai keperluan, mulai dari pariwisata, bisnis, kunjungan keluarga, hingga program pertukaran budaya dan kegiatan transit. Meskipun mendapatkan kemudahan akses, para pelancong tetap diwajibkan untuk mematuhi peraturan perbatasan yang berlaku, membawa dokumen perjalanan yang sah, serta memiliki tiket perjalanan lanjutan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui keterbukaan akses bagi warga dari negara mitra strategis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memberikan fasilitas mobilitas yang lebih luas.

"Untuk lebih memfasilitasi perjalanan lintas batas, China memutuskan untuk memperluas kebijakan pembebasan visa kepada pemegang paspor biasa dari Kanada dan Inggris," ujarnya, dilansir CGTN.

Implementasi pembebasan visa ini merupakan hasil nyata dari diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan oleh Perdana Menteri Keir Starmer dan Perdana Menteri Mark Carney ke Beijing pada Januari 2026. Pertemuan tersebut menandai pemulihan hubungan bilateral setelah jeda kunjungan pemimpin negara selama hampir satu dekade. Kunjungan Perdana Menteri Starmer menjadi perjalanan pertama pemimpin Inggris ke China sejak 2018, sementara kunjungan Perdana Menteri Carney merupakan yang pertama bagi pemimpin Kanada dalam delapan tahun terakhir. Fokus utama dari kedua kunjungan ini adalah upaya mengatur ulang hubungan ekonomi dan memperkuat dialog strategis antarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin berhasil menegosiasikan serangkaian kesepakatan penting, termasuk pengurangan hambatan perdagangan di sektor agrikultur dan farmasi. Kesepakatan ini kemudian diperkuat dengan komitmen pemerintah China untuk memberikan akses bebas visa bagi warga negara Kanada dan Inggris. Langkah ini disambut baik sebagai kemajuan besar dalam memperkuat posisi bisnis di pasar China yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Keberhasilan negosiasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi dan hubungan diplomatik di masa depan.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan rasa optimisme terhadap hasil pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di Balai Besar Rakyat yang dinilai menguntungkan kepentingan nasional negaranya. Starmer menjelaskan bahwa hasil diskusi tersebut bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja di Inggris.

"Kami membuat beberapa kemajuan yang sangat baik pada tarif wiski, pada perjalanan bebas visa ke China dan pada pertukaran informasi serta kerja sama pada migrasi tidak teratur," ujar Perdana Menteri Starmer, dilansir Times of India.

Kebijakan bebas visa ini mencerminkan pergeseran geopolitik yang lebih luas, di mana Inggris dan Kanada mulai memperluas kemitraan ekonomi mereka. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat yang dinilai semakin proteksionis dalam kebijakan perdagangannya. Dalam kerja sama tersebut, Kanada berhasil mengamankan kesepakatan penting yang mencakup penurunan tarif biji canola dari 84 persen menjadi 15 persen. Selain itu, Kanada juga membuka kuota bagi 49 ribu kendaraan listrik asal China untuk masuk ke pasar domestik dengan tarif rendah sebesar 6,1 persen.

Perdana Menteri Kanada menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi untuk menghadapi tatanan dunia baru yang kini terfragmentasi. Ia berpendapat bahwa ketahanan ekonomi nasional harus dibangun melalui hubungan yang lebih seimbang dengan berbagai kekuatan global utama, termasuk China. Meski menghadapi kritik domestik dan tekanan dari sekutu tradisional, para pemimpin Inggris dan Kanada menegaskan bahwa kerja sama dengan Beijing adalah langkah pragmatis. Hal ini dianggap perlu demi menjamin keberlangsungan serta masa depan sektor agrikultur dan manufaktur nasional masing-masing negara.

Dalam menanggapi dinamika hubungan internasional tersebut, Perdana Menteri Mark Carney menekankan pentingnya bagi negara untuk beradaptasi dengan realitas global yang terus berubah. Ia menyatakan bahwa pengakuan terhadap posisi China yang stabil dalam peta perdagangan dunia sangatlah krusial saat ini.