China Tekan Anggota Parlemen Asing untuk Boikot Konferensi Taiwan

29 Jul 2024, 18:32 WIB

Leo Manik

Ilustrasi bendera China. (unsplash.com/Yan Ke)

Intinya sih...

Diplomat China tekan anggota parlemen dari 6 negara untuk tidak hadir di konferensi di Taiwan.
Para politisi menerima tekanan melalui pesan teks, panggilan telepon, dan permintaan pertemuan mendesak yang bertabrakan dengan rencana perjalanan mereka ke Taipei.
Taktik koersif China menjadi efek bumerang, para peserta malah lebih bertekad untuk mengambil bagian dalam konferensi IPAC di Taiwan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota parlemen dari setidaknya enam negara melaporkan adanya tekanan dari diplomat China untuk tidak menghadiri konferensi di Taiwan. Konferensi tersebut diadakan oleh Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC). IPAC merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari ratusan pembuat undang-undang dari 35 negara yang peduli dengan pendekatan demokrasi terhadap Beijing.

Luke de Pulford, direktur aliansi tersebut, menyatakan bahwa tekanan dari pejabat China dalam beberapa hari terakhir belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini adalah campur tangan asing yang kotor," ujarnya kepada Associated Press, Senin (29/7/2024).

Politisi dari Bolivia, Kolombia, Slovakia, Makedonia Utara, Bosnia dan Herzegovina, serta satu negara Asia yang tidak disebutkan namanya, mengaku dikontak oleh diplomat Beijing. Mereka mengaku didesak untuk tidak hadir di konferensi yang dimulai Senin ini di Taipei.

1. Berbagai bentuk tekanan yang dilakukan China

Para anggota parlemen melaporkan menerima pesan teks, panggilan telepon, dan permintaan pertemuan mendesak yang seakan sengaja bertabrakan dengan rencana perjalanan mereka ke Taipei. Beberapa bahkan melaporkan bahwa diplomat China menghubungi langsung pemimpin partai mereka untuk mencegah keberangkatan mereka ke Taiwan.

"Mereka menghubungi presiden partai politik saya, memintanya untuk menghentikan saya pergi ke Taiwan," ungkap Sanela Klarić, anggota parlemen Bosnia dan Herzegovina kepada Associated Press.

"Mereka mencoba, di negara saya, untuk menghentikan saya bepergian... Ini benar-benar tidak baik," tambah Klarić.

Tindakan ini dinilai sejalan dengan kebiasaan China yang memang kerap mengancam politisi dan negara-negara yang menunjukkan dukungan untuk Taiwan. Beijing kukuh mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan bersumpah untuk merebutnya kembali, bila perlu dengan kekerasan.

2. China telah lama menekan IPAC

Konferensi IPAC yang dimulai Senin ini merupakan pertemuan tahunan pertama yang diadakan di Taiwan. Kelompok ini telah lama menghadapi tekanan dari pemerintah China, dengan beberapa anggotanya bahkan dikenai sanksi oleh Beijing.

Pada tahun 2021, IPAC menjadi target peretas yang diduga disponsori negara China. Informasi ini terungkap dari dakwaan AS yang dibuka awal tahun ini.

Sementara itu, pihak berwenang Taiwan belum memberikan komentar resmi terkait konferensi ini. Namun, pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengkritik Taiwan atas latihan militer tahunan Han Kuang.

"Setiap upaya untuk memicu ketegangan dan menggunakan kekuatan untuk mencari kemerdekaan atau menolak penyatuan kembali pasti akan gagal," tegasnya, dilansir dari Euronews.

3. Upaya China malah menjadi efek bumerang

De Pulford mencatat bahwa sebagian besar anggota parlemen yang menjadi target tekanan berasal dari negara-negara kecil. Ia menduga hal ini karena Beijing merasa bahwa mereka bisa lolos dengan melakukannya terhadap negara-negara tersebut.

Namun, taktik koersif China justru menjadi efek bumerang. Para peserta malah menjadi lebih bertekad untuk mengambil bagian dalam KTT tersebut.

Miriam Lexmann, anggota Parlemen Eropa dari Slovakia yang partainya juga didekati oleh diplomat China, menegaskan bahwa tekanan tersebut justru memperkuat alasannya datang ke Taiwan.

"Kami ingin bertukar informasi, cara-cara menghadapi tantangan dan ancaman yang China tunjukkan kepada dunia demokratis dan tentu saja untuk mendukung Taiwan," ujar Lexmann.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China belum menanggapi permintaan komentar terkait laporan-laporan ini.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.