Kongres AS Setujui Pendanaan Infrastruktur 1 Triliun Dolar AS
Suasana di sekitar wilayah San Francisco, Amerika Serikat. (Pixabay.com/crispy-fotografie)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kongres Amerika Serikat pada Jumat (5/11) waktu setempat akhirnya menyetujui pendanaan infrastruktur sebesar 1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp14.319,8 triliun. Jumlah perolehan suara untuk menentukan disetujui atau tidak berakhir sangat sengit dengan perolehan sebesar 228-206 suara.
1. Pendanaan tersebut disisihkan untuk beberapa keperluan penting lainnya
Dilansir dari BBC, penyetujuan paket belanja infrastruktur tersebut memberikan kemenangan domestik besar bagi Presiden AS, Joe Biden.
Negosiasi atas RUU Pekerjaan Umum menciptakan perpecahan di kubu internal Partai
Demokrat, yang tak lain partai dari Biden sendiri.
Sementara itu, DPR AS bergerak maju dengan RUU Pengeluaran Sosial yang lebih ambisius yang disukai oleh anggota parlemen liberal.
Kini, paket infrastruktur tersebut sedang berada di meja orang nomor satu di AS ini untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
Didesak sebagai ukuran pengeluaran sekali dalam satu generasi, undang-undang mengenai infrastruktur telah mengusulkan sebesar 550 miliar dolar AS atau setara dengan Rp7.876 triliun dalam pengeluaran federal langsung untuk meningkatkan jalan raya, jalan dan jembatan, serta untuk memodernisasi sistem transit kota dan jaringan kereta api penumpang.
Perjanjian tersebut juga menyisihkan dana untuk energi bersih, air minum bersih, dan
internet berkecepatan tinggi.
Sebelumnya, undang-undang itu disahkan oleh pihak Senat pada Agustus 2021 lalu, tetapi
terhenti di DPR AS ketika kubu Demokrat mencoba untuk menegosiasikan kesepakatan
mengenai paket ekonomi sebesar 1,9 triliun dolar AS atau setara dengan Rp27.208 triliun yang terpisah, komponen kunci lain dari agenda Biden yang telah dikaitkan oleh sebagian besar Demokrat dengan nasib RUU tersebut.
2. Ketua DPR AS mengatakan ini merupakan niatnya memberikan suara pada bagian terakhir dari RUU itu
Baca Juga: Dicap Tunawisma, Rusia Kecam Amerika Serikat
Biden menelepon Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, tepat sebelum tengah malam untuk memberikan ucapan selamat kepadanya atas pengesahan RUU Infrastruktur.
Saat menelepon, Pelosi juga berterima kasih kepada BIden atas bantuannya dalam menyelesaikan perjanjian di garis akhir.
Editor’s picks
Menjelang Jumat waktu setempat, Pelosi sebelumnya mengatakan itu adalah niatnya untuk memberikan suara pada bagian terakhir dari RUU Infrastruktur dan paket ekonomi yang dikenal sebagai Build Back Better Act.
Akan tetapi sebelumnya mengungkapkan keyakinan bahwa dua RUU akan disahkan pada Jumat waktu setempat, Pelosi mengindikasikan pada sore hari waktu setempat bahwa mereka hanya akan memindahkan RUU Infrastruktur di tengah dorongan dari kubu moderat bahwa RUU mengenai agenda ekonomi yang terpisah memerlukan perkiraan biaya resmi dari Kantor Anggaran Kongres, sebuah proses yang bisa memakan waktu selama 2 minggu.
Setelah berjam-jam dilakukan negosiasi, DPR AS akhirnya bergerak maju untuk mengirim
RUU Infrastruktur ke meja Biden, meskipun ada tentangan dari kaum progresif yang telah
memperingatkan bahwa mereka akan menenggelamkan RUU Infrastruktur jika terus berlanjut tanpa paket ekonomi yang terpisah.
RUU tersebut juga mendapatkan dukungan dari 13 anggota Partai Republik juga, akan
tetapi anggota parlemen yang lebih liberal menolak keras versi akhir dengan mengeluh
bahwa kebijakan liberal utama telah dibatalkan sebagai imbalan atas kemenangan bipartisan.
Sebanyak 6 anggota dari Demokrat memilih menentangnya, termasuk Alexandria Ocasio-Cortez dan Ilhan Omar.
Partai Demokrat sendiri mengendalikan kedua ruangan Kongres dengan mayoritas yang sangat tipis, sehingga dukungan hampir universal akan diperlukan dalam pengesahan RUU Infrastruktur.
3. Presiden AS menilai undang-undang itu justru menciptakan banyak lapangan pekerjaan
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. (Instagram.com/potus)Dalam sebuah pernyataan setelah pemungutan suara, Biden mengatakan undang-undang itu akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, mengubah krisis iklim menjadi peluang, dan menempatkan AS berada di jalur untuk memenangkan persaingan ekonomi di abad ke-21.
Dia juga mencatat bahwa pemungutan suara prosedural pada RUU Demokrat kedua akan
memungkinkan pengesahan Build Back Better Act di DPR pada (15/11) ini.
Partai Demokrat melihat rencana itu sebagai bagian pelengkap yang dirancang untuk
meningkatkan ekonomi, mengguncang pasar kerja, memberikan lapisan asuransi kepada
keluarga pekerja, dan mengekang perubahan iklim.
Biden bersama Demokrat telah mencari pencapaian tanda tangan yang dapat mereka
tunjukkan pada kampanye paruh waktu tahun 2022 ini sebagai bendera peringkat persetujuan Presiden.
Ia juga akan menyambut perkembangan pada Jumat waktu setempat, karena RUU DPR AS
mengikuti laporan pekerjaan pada Oktober 2021 lalu serta persetujuan penggunaan vaksin
COVID-19 buatan Pfizer untuk anak berusia 5-11 tahun di AS.
Sementara Biden dapat segera menandantangani RUU Infrastruktur, jaring pengaman dan
paket iklim kemungkinan akan memakan waktu selama berminggu-minggu.
Selain itu, beberapa masalah sudah terselesaikan di mana beberapa sumber dari Demokrat mengatakan negosiasi mengenai ketentuan imigrasi sudah diselesaikan serta rintangan terakhir yang tersisa untuk meloloskan RUU tersebut adalah permintaan dari 5 orang kubu moderat agaer mereka mendapatkan suara sebelum pemungutan suara dilakukan.
Baca Juga: Amerika Serikat Puji Diplomasi Taliban yang Jujur dan Profesional
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
