Meski Ditentang Oposisi, Rakyat Venezuela Ikut Pemilu Legislatif
Venezuela menggelar Pemilu Legislatif pada tanggal 6 Desember 2020 waktu setempat. (Twitter.com/maduro_en)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Caracas, IDN Times - Rakyat Venezuela telah melakukan pesta demokrasi dengan mengikuti Pemilu Legislatif yang berlangsung pada hari Minggu, 6 Desember 2020, waktu setempat meski mendapatkan tentangan dari pihak oposisi. Pemilu Legislatif yang berlangsung kali ini dianggap sebagai penipuan. Bagaimana awal ceritanya?
1. Pihak Organisasi Negara-Negara Amerika tak akan mengakui hasil akhir Pemilu Legislatif di Venezuela
Suasana saat Pemilu Legislatif di Venezuela tengah berlangsung pada tanggal 6 Desember 2020 waktu setempat. (Twitter.com/ConCiliaFlores)Dilansir dari BBC, rakyat Venezuela telah menggunakan hak suara dalam Pemilu Legislatif yang berlangsung di negaranya pada hari Minggu, 6 Desember 2020, waktu setempat. Sebagian besar pihak oposisi menyatakan telah memboikot Pemilu Legislatif kali ini yang dipimpin oleh pemimpin oposisi, Juan Guaido, yang telah berada di garis oposisi selama 2 tahun terakhir ini. Tak hanya itu saja, lebih dari 50 negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, justru mengakui Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, menggambar proses pemungutan suara dianggap sebagai penipuan dan tipuan belaka. Bahkan, pihak Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) juga menyatakan tidak akan mengakui hasil akhir dari Pemilu Legislatif Venezuela kali ini. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, usai memberikan hak suaranya mengatakan Pemilihan Umum kali ini menandai awal dari era pemulihan di Venezuela.
Ia juga merujuk pada hasil akhir Pemilu Presiden Amerika Serikat, yang sudah digelar beberapa pekan lalu, dengan meminta pihak oposisi untuk memanfaatkan kekalahan Donald Trump dan bergabung dengannya dalam mendesak pemerintahan Joe Biden yang akan datang untuk meninggalkan sanksi terhadap negaranya.
2. Jajak pendapat Venezuela belum lama ini mengeluarkan hasil mengejutkan bahwa sekitar 62,2 persen tidak akan memilih Maduro maupun Guaido
Para pendukung Maduro saat turun di jalan bersiap menghadapi gelaran pesta demokrasi Pemilu Legislatif di Venezuela. (Twitter.com/ConCiliaFlores)Editor’s picks
Sebuah jajak pendapat belum lama ini mengeluarkan hasil yang sedikit mengejutkan, di mana sebanyak 62,2 persen warga Venezuela justru tidak akan memilih antara Maduro dan Guaido. Tentu ini dinilai sangat menarik mengingat persaingan dunia politik Venezuela antara Maduro dan Guaido yang sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir ini. Majelis Nasional Venezuela yang kini memiliki 277 kursi telah dikendalikan oleh pihak oposisi sejak tahun 2015 lalu.
Sebagai majelis legislatif, biasanya akan mengesahkan undang-undang dan menyetujui anggaran pemerintah, tetapi hal itu justru dikesampingkan pada tahun 2017 ketika Maduro mengadakan Majelis Konstituante Nasional. Majelis tersebut secara eksklusif terdiri dari para pendukung pemerintah dan kekuatannya dapat menggantikan Majelis Nasional Venezuela. Guaido sendiri telah meminta para pemilih untuk memboikot pemungutan suara dengan alasan tidak ada kondisi yang "bebas dan adil" untuk mengadakan Pemilu Legislatif kali ini serta menuding Maduro untuk mencoba menghapus semua kemiripan sistem demokrasi yang sudah berlangsung di Venezuela.
Baca Juga: AS Beri Sanksi Perusahaan Tiongkok yang Kerja Sama dengan Venezuela
3. Maduro sempat dituding pihak Amerika Serikat sebagai 'narcoterrorist'
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, saat melakukan kampanye jelang Pemilu Legislatif pada pekan lalu. (Twitter.com/maduro_en)Maduro, yang tak lain merupakan penerus terpilih setelah menggantikan almarhum Hugo Chavez, memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2018 lalu. Akan tetapi, rival politiknya dan beberapa negara, seperti Amerika Serikat, menolak legitimasinya setelah ia melarang penantang paling populer di Venezuela. Guaido sendiri telah berjanji akan menggulingkan Maduro serta pemerintahan Amerika Serikat saat ini telah memimpin sekitar puluhan negara lainnya dengan mendukung oposisi.
Amerika Serikat telah memukul pemerintahan Maduro dan sekutu politiknya dengan sanksi dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mendakwa Maduro sebagai "narcoterorrist" sekaligus menawarkan hadiah sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp212,1 miliar bagi yang berhasil menangkap Maduro. Berbagai lembaga internasional, seperti Uni Eropa, menolak untuk mengirim ahli politik ke Pemilihan Legislatif di Venezuela karena menganggap tak ada proses demokrasi.
Baca Juga: AS Beri Sanksi Perusahaan Tiongkok yang Kerja Sama dengan Venezuela
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
