Parlemen Makedonia Setuju Rencana Penggantian Nama Negaranya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Skopje, IDN Times - Parlemen Makedonia akhirnya menyetujui penggantian nama negaranya menjadi Republik Makedonia Utara. Sayangnya, keputusan tersebut justru menimbulkan pertentangan keras dari para demonstran yang menyebut ini merupakan tindakan pengkhianatan. Bagaimana awal ceritanya?
1. Perubahan nama tersebut bertujuan mengakhiri perselisihan dengan Yunani
Dilansir dari BBC, parlemen Makedonia telah menyetujui amandemen konstitusi untuk mengubah nama negara menjadi Republik Makedonia Utara. Perdana Menteri Makedonia, Zoran Zaev, telah mengamankan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan dalam proses pemungutan suara bersejarah di tengah pemboikotan oleh oposisi nasionalis. Para demonstran di luar parlemen mengecam apa yang mereka sebut sebagai tindakan pengkhianatan.
Perubahan nama itu dilakukan untuk mengakhiri perselisihan selama 27 tahun dengan Yunani, yang memiliki wilayah sendiri bernama Makedonia. Parlemen Yunani sekarang harus memberikan persetujuannya di bawah kesepakatan yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras, dan Zoran Zaev pada bulan Juni 2018. Ini akan mengangkat hak veto Yunani atas tawaran Makedonia untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.
2. Sekretaris Jenderal NATO memuji proses pemungutan suara ini
Pemerintah Makedonia memberikan pernyataan usai pengumuman ini. "Babak sejarah baru di negara bagian kita telah ditulis malam ini. Itu benar-benar membuat dua kepentingan negara terbesar kami, keanggotaan di NATO dan Uni Eropa," ungkap pernyataan dari pemerintah Makedonia secara resmi seperti yang dikutip dari BBC.
Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, memuji proses pemungutan suara yang terjadi di parlemen Makedonia dan mengatakan aliansi tersebut sangat mendukung implementasi penuh dari perjanjian, yang merupakan kontribusi penting bagi kawasan yang stabil dan makmur.
Editor’s picks
Komisioner Uni Eropa, Johannes Hahn, berharap keputusan ini akan membuahkan hasil positif. "Saya berharap bahwa keputusan bersejarah ini menciptakan dinamika positif untuk rekonsiliasi di seluruh wilayah Balkan Barat," ungkap pernyataan Johannes Hahn yang dikutip dari BBC.
Perdana Menteri Yunani juga memberikan selamat kepada Zoran Zaev atas kesimpulan dalam proses untuk merevisi konstitusi bekas Republik Yugoslavia Makedonia. Lebih dari 90% pemilih Makedonia mendukung perubahan nama dalam referendum yang tidak mengikat pada bulan September 2018, tetapi pemilihan itu dianggap tidak sah karena jumlah pemilih yang rendah.
Baca Juga: Sengketa dengan Yunani, Makedonia Mengalah untuk Mengubah Nama Negara
3. Latar belakang perselisihan antara Makedonia dengan Yunani
Awal dari masalah ini ketika Makedonia mendeklarasikan kemerdekaan selama pecahnya Yugoslavia pada tahun 1991, Yunani keberatan dengan nama negara tetangganya yang baru. Makedonia saat ini dan Yunani Utara adalah bagian dari provinsi Romawi yang disebut Makedonia. Keduanya mengklaim warisan Alexander the Great dua milenium sebelumnya.
Keberatan yang dialami Yunani memaksa PBB untuk menyebut negara itu sebagai "bekas Republik Yugoslavia Makedonia". Pihak Yunani juga memveto upaya Makedonia untuk bergabung dengan NATO pada tahun 2008 dan menghalangi ambisi keanggotaan Uni Eropa. Sejak tahun 1991, banyak saran yang telah diajukan namun kemudian ditolak.
Perubahan pemerintahan di Makedonia pada tahun 2017 akhirnya membawa dimulainya negosiasi serius, yang menyebabkan kesepakatan tercapai tahun 2018 lalu.
Baca Juga: Saling Berebut 'Nama', Hubungan Yunani & Republik Makedonia Memanas
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.