Tiongkok Diharapkan Bisa Selesaikan Aturan Pemilu Hong Kong
Bendera Tiongkok. (Pixabay.com/SW1994)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Beijing, IDN Times - Tiongkok diharapkan dapat menyelesaikan aturan perubahan Pemilu Hong Kong pada hari Selasa, 30 Maret 2021, waktu setempat. Setiap calon anggota parlemen yang maju harus diperiksa kesetiaannya terhadap negara serta bersifat patriotik. Bagaimana awal ceritanya?
1. Kritikus memperingatkan itu merupakan akhir dari demokrasi di Hong Kong
Suasana di sekitar wilayah Hong Kong. (Unsplash.com/florianwehde)Dilansir dari BBC, Tiongkok diharapkan pada hari Selasa, 30 Maret 2021, waktu setempat dapat menyelesaikan perubahan aturan Pemilu Hong Kong, yang dinilai oleh para kritikus akan memperketat kontrolnya atas wilayah tersebut. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk memastikan bahwa hanya tokoh bersifat patriotik yang dapat mencalonkan diri untuk posisi kekuasaan. Kritikus juga memperingatkan itu merupakan akhir dari demokrasi di Hong Kong, yang mencegah oposisi keluar dari parlemen kota.
Langkah tersebut berarti bahwa setiap calon anggota parlemen pertama-tama akan diperiksa kesetiaan mereka ke Tiongkok. Untuk lebih memastikan bahwa calon tersebut memiliki sifat patriotik setelah kekacauan politik selama beberapa tahun terakhir ini, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) juga cenderung mengadopsi ambang batas yang ketat untuk mencalonkan kandidat dalam Pemilu Parlemen di Hong Kong.
Dipahami bahwa para calon dapat diminta untuk mendapatkan nominasi dari semua 5 sektor Komite Pemilu yang mewakili berbagai profesi, organisasi, dan bagian masyarakat yang akan menjadi hambatan besar bagi kubu oposisi dalam mengajukan kandidat, mengingat sektor kelima yang baru dibentuk akan diisi oleh loyalis Tiongkok dari organisasi nasional.
2. Menurut pengamat setempat, ini merupakan cara paling efektif dalam melindungi keamanan nasional
Suasana saat protes besar-besaran yang terjadi di Hong Kong. (Twitter.com/hkfp)Editor’s picks
Menurut pengamat sekaligus Wakil Presiden Asosiasi Semi-Official Studi Tiongkok untuk Macau dan Hong Kong, Lau Siu-kai, mengatakan bahwa ini merupakan cara yang paling efektif dapat melindungi keamanan nasional serta ia merasa yakin dengan aparat keamanan nasional yang akan mengambil peran penting dalam panitia untuk memeriksa latar belakang calon potensial. Di bawah resolusi NPC, Komite Pemilu beranggotakan 1.200 orang yang bertanggung jawab untuk memilih kepala eksekutif dan akan diperluas oleh 300 anggota untuk lebih memperkuat dominasi badan kubu pro-kemapanan.
Reaksi dunia internasional terhadap tindakan Tiongkok pun bermunculan, dimulai dari Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, yang mengatakan dilusi Pemilu Hong Kong akan semakin merusak kepercayaan di Tiongkok, akan tetapi pihak Kedutaan Besar Tiongkok untuk Inggris melalui Duta Besar, Yang Xiaoguang, mengatakan bahwa Inggris dan Tiongkok memiliki definisi yang berbeda mengenai demokrasi. Ditanya mengenai kemungkinan sanksi dari Inggris terhadap individu Tiongkok atas permasalahan Hong Kong dan masalah lainnya, Yang mengatakan Tiongkok akan melindungi kepentingannya dengan cara apapun. Sebelumnya, Amerika Serikat mengutuk serangan berkelanjutan Tiongkok terhadap lembaga-lembaga demokrasi di Hong Kong.
Baca Juga: Pertama Kali sejak 1969, Oscar Tidak Ditayangkan di Hong Kong
3. Beberapa pekan lalu, resolusi patriot yang mengatur Hong Kong telah disahkan
Suasana saat protes besar-besaran yang terjadi di Hong Kong. (Twitter.com/galileocheng)Pada tanggal 11 Maret 2021 lalu, Resolusi Patriot yang mengatur Hong Kong telah disahkan di Kongres Rakyat Nasional (NPC) dan ini akan mengurangi perwakilan demokratis di Hong Kong. Langkah terbaru yang diambil pemerintah Tiongkok tersebut mengikuti serangkaian tindakan ketat Tiongkok di Hong Kong, termasuk pengesahan UU Keamanan Nasional dan tindakan keras terhadap aktivis dan politisi oposisi.
Parlemen Hong Kong atau Dewan Legislatif (LegCo) membantu membuat undang-undang di Hong Kong dan itu terdiri dari 70 kursi, tetapi hanya sekitar setengah yang dipilih langsung oleh publik. Beberapa tahun belakangan ini, sebagian kursi diisi oleh tokoh-tokoh dari pro-demokrasi Hong Kong, sedangkan sebagian lainnya sebagian besar diisi oleh kelompok-kelompok kecil yang mewakili kepentingan khusus seperti bisnis, perbankan, dan perdagangan, yang merupakan sektor-sektor secara historis merupakan pro-Tiongkok. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan dia bersama pemerintah Hong Kong dengan tegas mendukung langkah tersebut.
Baca Juga: Menlu Tiongkok Bicara Tentang Uighur, Hong Kong dan Taiwan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
