Yerevan, IDN Times - Demonstran anti-pemerintah pada hari Senin (01/03), menerobos masuk gedung Pemerintah Armenia di Ibu Kota Armenia, Yerevan, sebagai bentuk aksi protes atas kegagalan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan.
Selama aksi berlangsung para demonstran juga menyuarakan pokok pikiran mereka yang menginginkan Pashinyan untuk segera mundur dari jabatan perdana menterinya dimana hal ini mendapat dukungan penuh dari Petinggi Militer Armenia, seperti yang dilansir dari Reuters.
Terpecahnya kepercayaan Masyarakat Armenia terhadap perdana menteri mereka membuat pihak oposisi meminta sesuatu yang sudah pernah bergema November lalu. Dikutip dari France24, demonstran yang sebagian besar merupakan pendukung oposisi pemerintah mendesak Nikol Pashinyan agar segera mengundurkan diri karena kepemimpinnanya yang gagal.
Pashinyan yang merupakan seorang jurnalis, terpilih orang terpilih yang mengisi kursi Perdana Menteri Armenia setelah revolusi anti-pemerintah di tahun 2018. Meskipun di awal ia mendapat banyak dukungan karena merupakan tokoh independen, namun kepopulerannya mulai sangat jatuh ketika Armenia menandatangani perjanjian gencatan senjata yang menyerahkan seluruh Wilayah Nagorno-Karabakh kepada Azerbaijan pada tanggal 9 November 2020.
Perseteruan antara Pashinyan dan pihak anti-pemerintah memuncak setelah keputusannya untuk memecat Wakil Angkatan Bersenjata Armenia. Tetapi Presiden Armenia, Armen Sarkissian, menolak untuk menandatangi surat pemecatan dan hal ini membuat Nikol Pashinyan terus mendesak presiden dengan mengirim kembali keputusannya, dilansir dari Reuters.
Keputusan pemecatan yang dinisiasi oleh Pashinyan sudah mendapat dukungan penuh dari Dewan Keamanan Armenia yang berada di bawah kendali perdana menteri. Menurut sebuah laporan terkini, Pashinyan dan Sarkissian sudah bertemu pada hari Senin (01/03), namun belum diketahui pasti apakah Presiden Armenia akan menyetujui pemecatan yang ditolak penuh oleh pihak oposisi serta Petinggi Militer Armenia.
Hanya berselang tiga tahun setelah pemerintahan lama berhasil ditumbangkan melalui sebuah revolusi damai di tahun 2018, Armenia harus kembali diselimuti krisis baru. Dilaporkan Reuters, masalah yang terdiri dari ekonomi yang lemah, kekalahan di Nagorno-Karabakh, dan krisis baru, yaitu pergolakan politik, berhasil membuat gejolak signifikan untuk negara kecil seperti Armenia.
Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, mulai mendapat sorotan sejak bulan November tahun lalu karena menandatangani gencatan senjata dengan Azerbaijan yang dengan resmi menyerahkan seluruh wilayah "jajahan" Armenia di Nagorno-Karabakh. Pashinyan menyebutkan bahwa dirinya bertanggung jawab sepenuhnya atas konflik tersebut, namun ia menolak untuk mengundurkan diri.