Denmark, IDN Times - Pemerintah Denmark berencana untuk menampung orang-orang asing yang paling tidak diinginkan di negara itu di tempat yang paling tidak menyenangkan, sebuah pulau kecil yang sulit dijangkau yang sekarang memiliki laboratorium, kandang kuda dan krematorium pusat untuk meneliti penyakit hewan menular.
Hal tersebut sebagai bagian dari agenda anti-imigrasi yang berkembang di negara tersebut.
Pemerintah berhaluan kanan dan Partai Rakyat Denmark (DPP) yang berhaluan kanan mengumumkan persetujuan untuk menampung sebanyak 100 orang di Pulau Lindholm. Mereka adalah orang asing yang telah dihukum karena kejahatan tetapi tidak dapat dikembalikan ke negara asal mereka.
Kesepakatan kontroversial tersebut adalah bagian dari RUU keuangan baru untuk tahun 2019. Dilansir dari CNN, Juru bicara imigrasi DPP Martin Henriksen mengatakan, "Harapan kami adalah bahwa orang-orang di luar Denmark akan memahami bahwa Denmark bukanlah tempat yang sangat menarik untuk mencari suaka, jika Anda berlatar belakang pengungsi, bermaksud menyebabkan bahaya, atau menghasut kejahatan."
Perdana menteri Denmark, Inger Støjberg pun menulis di Facebook, "Ketika Anda tidak diinginkan dalam masyarakat Denmark, Anda seharusnya tidak menjadi gangguan bagi Denmark , (Para pengungsi) akan mendapatkan alamat baru."
Menurut rencana, yang masih harus disahkan oleh parlemen, tempat itu mungkin adalah Pulau Lindholm di tenggara negara itu, yang terletak dua mil ke laut dan selama beberapa dekade telah menjadi pusat penelitian bagi hewan yang sakit parah dan menular.
Pulau ini memiliki luas 17-acre, di sebuah teluk kecil dari Laut Baltik, dan jarang ada kapal melintas. Orang asing akan diminta untuk melapor di pusat pulau tersebut setiap hari, dan menghadapi hukuman penjara jika mereka tidak melakukannya.
Fasilitas ini akan dibersihkan dan pusat imigrasi dengan kapasitas awal 100 penduduk akan dibangun di tempat tersebut.
"Kami akan meminimalkan jumlah keberangkatan feri sebanyak mungkin, kami akan membuatnya rumit dan mahal sebisa mungkin." ungkap Martin Henriksen, juru bicara Partai Rakyat Denmark pada imigrasi.
Kesepakatan iini akan mengalokasikan sekitar 115 juta dolar selama empat tahun untuk fasilitas imigran di pulau itu, yang dijadwalkan dibuka pada 2021.
Menurut pernyataan pemerintah, pusat baru ini akan menampung pengungsi yang memiliki status "toleransi tinggal", yang berarti mereka tidak memiliki izin tinggal tetapi tidak dapat dideportasi karena alasan lain, termasuk ancaman terhadap kehidupan mereka jika mereka dikirim pulang. ; mereka yang ditetapkan untuk dideportasi karena kegiatan kriminal atau karena alasan keamanan nasional; dan pejuang asing dan pencari suaka yang ditolak dan dihukum karena melanggar hukum tertentu.
Menteri keuangan, Kristian Jensen, yang memimpin negosiasi, mengatakan pulau itu bukan penjara, tetapi menyatakan bahwa siapa pun yang ditempatkan di sana harus tidur di sana.
Louise Holck, wakil direktur eksekutif Institut Denmark untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan organisasinya akan mengawasi situasi dengan ketat untuk kemungkinan pelanggaran kewajiban internasional Denmark.
Di Denmark, seperti di sebagian besar Eropa, lonjakan migrasi dari Timur Tengah dan Afrika pada tahun 2015 dan 2016 mendorong reaksi populis. Pemerintah telah berjanji untuk mendorong undang-undang imigrasi ke batas konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
Mohamad Hamid, 33, adalah pengungsi kelahiran Palestina dari Suriah yang pindah ke Denmark bersama dua anaknya yang masih kecil dan memiliki izin tinggal.
"Saya datang ke Denmark berharap mereka (anak-anaknya) akan memiliki kehidupan yang lebih baik," katanya kepada CNN. "Saya melihat mereka menyatu dengan tradisi Denmark, percaya bahwa mereka diterima sebagai bagian dari masyarakat ini. Ini menyakitkan bagi saya, tetapi mereka tidak."
DPP sebelumnya memposting video di Twitter menunjukkan seorang pria Muslim ditempatkan di Pulau Lindholm, dan menjelaskan siapa yang akan dikirim ke sana dan mengapa. Hamid menyebut video itu "sangat rasis."
Mads Nygaard, pendiri Friendly Neighbors, organisasi yang bekerja dengan pengungsi, mengatakan bahwa berita tentang kebijakan itu menyebar dengan cepat.
"Ini adalah jenis barbaritas modern yang saya temukan sangat menjijikkan," katanya. "Menjadi bagian dari jaringan pengungsi yang lebih besar, saya telah melihat satu pos yang putus asa hari ini."