Dewan Kota Minneapolis Dukung Pembubaran Institusi Polisi

08 Jun 2020, 13:48 WIB

Sebuah tanda jalan Black Lives Matter Plaza terlihat di dekat St. John's Episcopal Church, saat protes atas kematian George Floyd di Washington, Amerika Serikat, pada 5 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria

Minneapolis, IDN Times - Mayoritas anggota Dewan Kota Minneapolis mengatakan bahwa mereka mendukung pembubaran institusi kepolisian di kota tersebut pada Minggu (7/6).

Posisi tersebut dianggap yang paling ekstrem di tengah demonstrasi menuntut keadilan atas kematian laki-laki kulit hitam George Floyd yang terjadi di berbagai kota di 50 negara bagian Amerika Serikat.

Seperti dilaporkan CNBC, sebanyak sembilan dari 12 anggota Dewan Kota ikut turun ke jalan bersama para aktivis #BlackLivesMatter. Mereka kemudian berjanji untuk mengakhiri tugas dan otoritas kepolisian karena kerap melakukan kebrutalan terhadap masyarakat, terutama kelompok minoritas kulit hitam.

1. Sistem yang ada dianggap sudah gagal sehingga tak bisa direformasi lagi

"Sudah jelas bahwa sistem penegakan hukum kita tak membuat masyarakat merasa aman," kata Presiden Dewan Kota Minneapolis Lisa Bender.

"Upaya-upaya kami untuk melakukan reformasi secara gradual telah gagal, titik," ujarnya lagi. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya dan delapan orang lain yang satu sikap berkomitmen untuk menyudahi hubungan dengan polisi.

Menurutnya, saat ini penting untuk menciptakan ulang sistem-sistem yang sesungguhnya membuat kita aman. Minneapolis sendiri memang berada di pusaran protes anti-rasisme dan kebrutalan polisi usai Floyd meninggal di tangan empat polisi pada 25 Mei. Kekerasan yang dilakukan terhadapnya, yang kemudian dikonfirmasi oleh autopsi mandiri sebagai penyebab kematian, direkam jelas oleh warga dan viral di media sosial.

2. Pemerintah negara bagian Minnesota memulai penyelidikan ke lembaga kepolisian Minneapolis

Demonstran #BlackLivesMatter usai kematian George Floyd di Minneapolis, di San Fransisco, California, Amerika Serikat, pada 6 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Kate Munsch

Selama bertahun-tahun, kepolisian mendapatkan protes karena dinilai tidak bisa melindungi masyarakat, dan justru bersikap rasialis serta menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan kekerasan kepada warga sipil.

Kematian Floyd pun menjadi pemicu teriakan untuk mereformasi lembaga kepolisian, menghentikan pendanaan terhadapnya sampai membubarkan seluruh departemen. Sementara itu, pemerintah negara bagian Minnesota mengumumkan adanya penyelidikan hak sipil terhadap Departemen Kepolisian Minneapolis pada Selasa (2/7).

Mengutip AP, Gubernur Tim Walz dan Departemen HAM Minnesota mengaku berusaha mencapai kesepakatan untuk mengidentifikasi cara menyelesaikan rasialisme sistemik di institusi tersebut dalam jangka waktu dekat. Untuk jangka panjang, kedua pihak ingin ada perubahan sistem yang terjadi.

3. Pembubaran lembaga kepolisian pernah terjadi sebelumnya

Petugas polisi DC beristirahat saat protes menentang ketidaksetaraan rasial setelah tewasnya George Floyd di Washington, Amerika Serikat, pada 6 Juni 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Lucas Jackson

Keinginan untuk membubarkan Departemen Kepolisian Minneapolis bukan tanpa preseden. LA Times melaporkan pada tahun 2000 lalu bahwa Dewan Kota Compton, Los Angeles, memutuskan membubarkan Departemen Kepolisian karena dianggap terbukti gagal menghentikan kekerasan di area tersebut. Penegakan hukum dan perlindungan masyarakat diserahkan kepada Los Angeles County.

Begitu juga dengan kota Camden di New Jersey yang membubarkan Departemen Kepolisian pada 2012 setelah Dewan Kota menyetujuinya. Mengutip Bloomberg, dari pembubaran tersebut akhirnya muncul Departemen Kepolisian Camden County dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Salah satu reformasi yang dinilai berhasil adalah pendekatan kepada masyarakat tanpa kekerasan.