Di ASEAN, Inilah Negara-negara Paling Tidak Ramah Terhadap LGBT

Brunei merupakan negara dengan mayoritas penduduk Islam. Beragam aspek kehidupan di sana banyak dipengaruhi oleh interpretasi nilai-nilai keagamaan. Menurut hukum syariah yang baru disahkan, pihak berwenang di Brunei bisa menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku hubungan sesama jenis, perzinahan dan perkosaan.

Brunei menerjemahkan hubungan seksual oleh sesama jenis sebagai perzinahan. Dengan kata lain, peraturan tersebut akan sangat mudah menjerat kelompok rentan LGBT. Bahkan, mereka yang tidak menganut agama Islam pun bisa ikut dijatuhi hukuman yang sama dengan dilempari batu atau dicambuk di depan publik.

"Bahkan sebelum ada hukum syariah, orang-orang LGBT+ bisa dihukum di bawah hukum sipil," kata Zoe (bukan nama sebenarnya) seorang yang terlahir laki-laki tapi kini mengidentifikasi sebagai perempuan kepada Reuters. "Aku selalu takut untuk menjalani kehidupan secara terbuka di Brunei," tambahnya.

Lalu, bagaimana dengan negara anggota ASEAN lainnya? Equaldex, lembaga riset khusus isu-isu LGBT, memberikan status "legal, tapi ambigu" kepada Indonesia. Homoseksualitas tidak dilarang dalam konstitusi. Tapi di Provinsi Aceh di mana hukum syariah berlaku, homoseksualitas dinilai layak dapat hukuman seperti cambuk di depan publik.

Lalu, meski secara hukum homoseksualitas sah, otoritas pemerintah dan keamanan mulai terbiasa menarget LGBT dengan peraturan lainnya mulai dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga UU Pornografi. Penolakan di masyarakat juga tambah kencang, termasuk di institusi pendidikan seperti Universitas Sumatera Utara (USU).

Sedangkan Malaysia menetapkan bahwa homoseksualitas adalah ilegal. Konsekuensinya, warga yang diduga melakukan hubungan sesama jenis bisa dengan gampang terjerat hukum sampai diganjar 20 tahun penjara.

Menteri Pariwisata Malaysia Datuk Mohamaddin Ketapi pun sempat jadi sorotan ketika berada di pameran pariwisata terbesar di dunia, ITB Berlin, pada Selasa (5/3). Saat ditanya wartawan apakah Malaysia negara aman untuk dikunjungi gay, Ketapi menjawab, "Saya rasa kami tidak punya yang seperti itu di negara kami."

Di Myanmar, homoseksual terancam dikriminalisasi. Akan tetapi, dalam beberapa waktu terakhir keberadaan komunitas LGBT kian kentara di masyarakat. Misalnya, pada 29 Januari lalu, mereka menikmati festival gay pride di kota terbesar di Myanmar, Yangon. Menurut salah satu peserta, misinterpretasi nilai Buddha soal homoseksualitas masih mengakar kuat.

"Ada misinterpretasi Buddha bahwa jadi gay atau LGBT adalah untuk menerima karma buruk, kamu telah melakukan hal yang salah di masa lalu, bahwa gay adalah sesuatu yang harus disembuhkan," ujarnya kepada Voice of America.

Lima negara ASEAN sendiri selangkah lebih maju dengan tingkat penerimaan terhadap LGBT yang kian besar. Di Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos dan Filipina, homoseksualitas dianggap legal, meski pernikahan sesama jenis masih tidak diakui oleh pemerintah.

Thailand bisa dikatakan sebagai negara ASEAN paling mendapatkan untung dari toleransi yang cukup baik terhadap LGBT. Negara tersebut mendapatkan kunjungan wisatawan tertinggi di kawasan yaitu sebesar 35,38 juta pada 2017. Lonely Planet menempatkan Bangkok sebagai satu-satunya ibukota negara ASEAN yang ramah terhadap LGBT.

Di Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen mengatakan pada Februari lalu bahwa pemerintah belum siap melegalkan pernikahan sesama jenis. Akan tetapi, ia meminta agar masyarakat tidak mendiskriminasi kelompok LGBT.

"Kami tak bisa membuat aturan yang mengizinkan pernikahan bagi warga LGBT dan beberapa negara juga menghadapi kontroversi soal ini. Kami juga tak perlu aturan tersebut sebab kami tak melarang hubungan sesama jenis dan kami tak menangkap orang-orang LGBT lalu memenjarakan mereka," katanya seperti dikutip dari Khmer Times.

Sementara Singapura yang merupakan negara dengan perekonomian maju di ASEAN masih menganggap homoseksualitas ilegal, terutama di antara sesama laki-laki. Meski begitu, ada gerakan bernama Pink Dot untuk mendukung kesetaraan hak bagi semua gender yang dibiarkan ada oleh pemerintah.

Bahkan, mereka mengadakan festival LGBT tahunan dan sudah berusia satu dekade. Meski situasi LGBT di 10 negara ASEAN beragam, tapi secara umum kelompok rentan ini belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Apalagi dengan kondisi terbaru di Brunei. 

Beragam pihak menyerukan ASEAN untuk menentukan sikap, salah satunya Matthew Woolfe yang merupakan pendiri The Brunei Project. Kepada Reuters ia mengatakan. "Kami ingin melihat semakin banyak pemerintah di Asia keluar dan berbicara soal ini. Mereka sudah terlalu diam."

"Saya tidak tahu ada satu pun negara Asia yang berani berkata sesuatu tentang hukum-hukum tersebut," tambahnya.