Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Mali, Abdoulaye Maiga, yang baru menjabat pada bulan lalu, pada Sabtu (24/9/2022) mengecam Prancis dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kecaman itu disampaikan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Maiga menuduh Prancis telah menusuk dari belakang, karena penarikan pasukannya dari Mali. Maiga secara langsung juga mengkritik Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Melansir Associated Press, Maiga mengecam Paris karena mengambil keputusan sepihak, ketika merelokasi pasukannya ke Niger.
"Beranjak dari masa lalu kolonial dan dengarkan kemarahan, frustrasi, penolakan yang datang dari kota-kota dan pedesaan Afrika, dan pahami bahwa gerakan ini tak terhindarkan. Intimidasi dan tindakan subversif Anda hanya meningkatkan peringkat orang Afrika yang peduli dengan menjaga martabat mereka," kata Maiga.
Prancis memulai intervensi militer di Mali pada 2013, sebagai upaya untuk mengusir kelompok pemberontak yang mengatasnamakan Islam. Para teroris telah menguasai sejumlah kota di Mali.
Kehadiran militer Prancis telah membantu menstabilkan Mali. Namun, penarikan pasukan telah menimbulkan kekhawatiran baru, bahwa para pemberontak akan lebih mudah dalam melancarkan terornya.
Maiga memberi tahu bahwa kelompok teroris saat ini telah sangat lemah, meskipun militan selama musim panas menyerang pangkalan militer terbesar negara itu, sekitar 15 kilometer dari ibu kota Bamako.
Pejabat Mali itu juga mengulangi klaim tidak berdasar bahwa Prancis berkolusi dengan teroris dan menyampaikan adanya agenda jahat tersembunyi. Pada pidatonya, Maiga juga berulang kali menyebut 'junta Prancis'.
Pada saat yang sama, Maiga juga mengkritik pasukan perdamain PBB di Mali atau MINUSMA.
"Kita harus mengakui bahwa hampir 10 tahun setelah pendiriannya, tujuan penempatan MINUSMA di Mali belum tercapai, terlepas dari banyak resolusi Dewan Keamanan," kata Maiga.
Maiga memberikan kritikan tajam terhadap Guterres, yang baru-baru ini memberikan tanggapan bahwa pasukan Pantai Gading yang ditahan Mali bukan tentara bayaran. Maiga menegaskan bahwa mereka yang ditangkap adalah tentara bayaran.
“Karena persahabatan didasarkan pada ketulusan, saya ingin mengungkapkan ketidaksetujuan saya yang mendalam dengan penampilan media Anda baru-baru ini, di mana Anda mengambil posisi dan mengekspresikan diri Anda pada kasus 46 tentara bayaran Pantai Gading," kata Maiga, seraya menambahkan bahwa masalah itu tidak termasuk dalam kewenangan Guterres.
Maiga menyebut bahwa tentara itu merupakakan tentara bayaran dan tidak ada kaitannya dengan PBB, meski Pantai Gading sebelumnya telah membantah.
Dia mengatakan tentara itu tiba di Mali dengan membawa senjata, tapi dalam dokumen mereka menyebutkan mereka adalah pelukis dan tukang batu.Tentara itu dianggap Maiga datang dengan niat jahat untuk mengacaukan negara.
Dari 49 tentara yang ditahan, kini hanya tersisa 46. Tiga tentara wanita telah dibebaskan dengan alasan kemanusiaan, tetapi belum ada pembaruan tentang yang lain.
Melansir France 24, Maiga juga menyerang beberapa pemimpin Afrika yang telah menekan pemerintahan junta militer Mali.
Dia menuduh Presiden Niger, Mohamed Bazoum, sebenarnya bukan dari Niger dan menuduh Presiden Pantai Gading, Alassane Ouattara, berusaha tetap berkuasa dengan mengubah konstitusi untuk masa jabatan ketiga.
Meski mengeluarkan banyak kecaman, Maiga di New York memberikan pujian terhadap tentara bayaran Rusia dari Grup Wagner karena telah bekerja sama dengan baik. Kehadiran tentara bayaran itu menimbulkan kekhawatiran luas bagi Barat dan ada laporan mereka melakukan pelanggaran kemanusiaan di Mali.
Mali telah mengalami dua kali kudeta sejak 2020, yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goita, presiden sementara saat ini. Kudeta dilakukan untuk melengserkan mantan Presiden Ibrahim Boubacar Keita di tengah frustrasi atas kegagalan untuk menghentikan pemberontakan.