Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan pencopotan Duta Besar untuk Yunani, Kimberly Guilfoyle, pada Minggu (11/10/2026). Rencana pemberhentian diplomat ini mencuat menyusul adanya laporan dugaan pelanggaran etik.
Evaluasi terhadap kepemimpinan kedutaan tersebut menjadi perhatian khusus di kalangan pejabat tinggi pemerintah. Keputusan akhir mengenai status diplomat perwakilan Washington itu dijadwalkan keluar pekan ini setelah libur Columbus Day.
Dua pejabat tinggi kebijakan luar negeri Amerika Serikat menyatakan kekecewaan atas sejumlah kontroversi yang melibatkan duta besar Yunani. Seorang pejabat senior pemerintah federal menyebut situasi ini memicu pertimbangan serius terkait pencopotan jabatannya demi menjaga integritas korps diplomatik.
"Kami sedang meninjaunya dan kami merasa tidak senang," kata Presiden Donald Trump, dilansir The Guardian.
Pihak Gedung Putih dijadwalkan menyelesaikan evaluasi internal dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan langkah resmi berikutnya.
Hubungan kerja antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan duta besar Yunani menjadi sorotan saat delegasi kementerian tiba di Athena pekan lalu. Guilfoyle tetap menyambut menteri secara hangat serta mendampingi seluruh agenda kenegaraan di tengah isu yang beredar. Namun, suasana sempat tegang di landasan pacu saat para jurnalis menanyakan dugaan pelanggaran etik sebelum menteri bertolak ke Portugal.
"Kalian mencari kabar ke sana kemari dan mengira informasi dari satu sumber pasti benar, padahal itu bukan kebenaran bagi saya dan bukan begitu cara kerja kami," kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Kontroversi bermula dari dugaan permintaan pelunasan utang pribadi sebelum Guilfoyle resmi menjabat sebagai duta besar. Seorang donatur politik asal Kentucky mengaku diminta mengirim uang sebesar 100 ribu dolar AS (Rp1,78 miliar) ke rekening kartu kredit American Express milik calon diplomat tersebut dengan janji imbalan akses politik. Donatur itu juga menunjukkan bukti pesan yang memuat rasa kecewanya karena tidak memperoleh bantuan yang dijanjikan setelah menyetorkan sejumlah dana.
"Saya bukan orang yang mudah dibodohi, saya menginginkan hasil nyata," kata pengusaha Eric Deters.
Keterangan tersebut memperkuat desakan di Kongres AS untuk memeriksa rekam jejak keuangan pejabat terkait. Persoalan ini kian rumit menyusul laporan mengenai ketidakharmonisan hubungan kerja antara Guilfoyle dan staf kedutaan di Athena.
Pengacara Guilfoyle membantah adanya pelanggaran hukum, sementara kantor inspektorat jenderal kementerian mulai memeriksa berkas kasus tersebut.