Dilarang Berpolitik Lagi, Pemimpin Oposisi Prancis Tak Mundur

07 Apr 2025, 15:09 WIB

Marcheilla Ariesta

Marine Le Pen (tengah), politikus sayap kanan Prancis. (x.com/@MLP_officiel)

Intinya sih...

Marine Le Pen tidak akan mundur meskipun dilarang memegang jabatan publik selama lima tahun.
Le Pen mengklaim vonisnya sebagai perburuan politik dan menyatakan keputusan tersebut bertujuan menyingkirkannya dari kehidupan politik Prancis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen berjanji tidak akan mundur. Ia sebelumnya dilarang memegang jabatan publik selama lima tahun.

"Saya tidak akan mundur," ujar Le Pen dalam unjuk rasa yang digelar partainya, National Rally di Paris, dilansir dari Anadolu, Senin (7/4/2025).

Le Pen menggambarkan vonisnya sebagai perburuan politik dan perburuan penyihir. Menurut Le Pen, putusan itu menginjak-injak supremasi hukum dan demokrasi.

"Saya tetap percaya bahwa politik bukanlah seperti yang diinginkan sebagian orang—permainan menyimpang untuk menganiaya lawan, mengriminalisasi musuh, dan berusaha menghancurkan partai oposisi, dengan satu-satunya tujuan untuk mempertahankan kekuasaan sambil membawa negara ke dalam kehancuran dan kekacauan," katanya.

1. Keputusan politik

ilustrasi bendera Prancis (unsplash.com/Anthony Choren)

Le Pen mengklaim putusannya dikirim ke pers pada malam putusan. Sementara pengacara mereka menerimanya keesokan harinya, dengan menunjukkan erosi lembaga dan hilangnya kepercayaan publik pada sistem peradilan.

“Ini bukan keputusan pengadilan; ini keputusan politik,” seru pemimpin sayap kanan itu.

Ia menyoroti bahwa keputusan tersebut bertujuan menyingkirkannya dari kehidupan politik Prancis.

2. Demo tandingan dari sayap kiri

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Kremlin.ru, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

Bersamaan dengan protes National Rally, partai-partai kiri dan tengah juga berkumpul untuk menentang sayap kanan.

Partai France Unbowed (La France Insoumise) yang berhaluan kiri dan Partai Hijau mengadakan demonstrasi tandingan di Paris, di mana mereka menentang National Rally yang memberlakukan hukumnya dan menyerang sistem peradilan.

Partai Renaissance milik Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengumpulkan para pendukungnya, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Gabriel Attal untuk membela demokrasi dan nilai-nilainya. Dalam pidatonya, Attal mengatakan Le Pen dan partainya dinyatakan bersalah setelah 10 tahun penyelidikan dan proses hukum.

"Anda mencuri, Anda membayar, terutama jika Anda seorang politisi," kata Attal.

3. Le Pen dilarang berpolitik selama 5 tahun

Unjuk rasa ini dilakukan setelah putusan Pengadilan Pidana Paris pada 31 Maret lalu, dalam kasus penggelapan dana Uni Eropa. Pengadilan menyatakan, Le Pen harus segera dilarang berpolitik selama lima tahun dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara, yang terdiri dari dua tahun ditangguhkan dan dua lagi dijalani di bawah pengawasan elektronik. Ia juga dikenakan denda sebesar 100 ribu euro.

Putusan pengadilan tersebut berarti Le Pen tidak akan menjalani hukuman penjara. Pengacaranya juga telah mengajukan banding atas putusan tersebut.