Seorang sumber politik di Baghdad mengatakan bahwa di tengah tantangan regional saat ini dan ancaman eskalasi AS terhadap Iran, pemerintah Irak merasa bahwa kehadiran Houthi di negara tersebut menjadi beban politik.
"Banyak kegiatan mereka – terutama yang berhubungan dengan politik dan media – telah dihentikan, namun perwakilan gerakan tersebut masih tetap berada di Irak," ujarnya, dikutip dari The New Arab.
Abdulrahman Al-Jazaeri, anggota koalisi Negara Hukum yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, mengatakan bahwa tekanan internasional diarahkan pada Irak dengan tujuan menutup kantor Houthi dan menghentikan kegiatan mereka di dalam negeri.
“Hal ini mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan kepada pihak-pihak regional dan internasional bahwa tidak ada aktivitas Houthi nonsipil yang diizinkan di wilayah Irak. Semua aktivitas tersebut dipantau dan diawasi, dan dibatasi hanya pada aktivitas sipil, media, dan budaya saja,” tambahnya.
AS diperkirakan khawatir bahwa Houthi akan menyerang pangkalan AS dari Irak sebagai pembalasan atas serangan brutal Washington terhadap kelompok tersebut, yang telah menewaskan sedikitnya 62 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.