DK PBB Tolak Draf Resolusi Keringanan Sanksi Iran

Pemungutan suara ini merupakan bagian dari mekanisme "snapback", sebuah proses 30 hari atas permintaan tiga negara Eropa, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman (E3) pada bulan lalu. Ketiga negara tersebut memberitahu dewan bahwa mereka menganggap Iran telah melakukan pelanggaran signifikan terhadap komitmen nuklirnya.

E3 menuduh Teheran tidak mematuhi kesepakatan nuklir 2015, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang bertujuan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Pelanggaran tersebut mencakup penumpukan stok uranium yang diperkaya jauh melebihi batas yang diizinkan dan membatasi kerja sama dengan pengawas nuklir internasional.

Berdasarkan Resolusi 2231 yang mengesahkan JCPOA, mekanisme snapback dirancang agar tahan terhadap veto dari anggota tetap DK PBB. Sanksi-sanksi lama akan kembali berlaku secara otomatis, kecuali DK PBB secara eksplisit memilih untuk melanjutkan keringanan sanksi, dilansir UN News.

Sebelumnya, E3 sempat menawarkan untuk menunda pemberlakuan kembali sanksi hingga enam bulan untuk memberi ruang bagi diplomasi. Tawaran itu bersyarat, menuntut Iran untuk memulihkan akses penuh bagi inspektur PBB dan bersedia terlibat dalam dialog dengan AS.

Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengkritik tindakan DK PBB yang menurutnya melanggar hukum. Teheran menuduh negara-negara Eropa menyalahgunakan mekanisme dalam JCPOA untuk tujuan politik yang bias dan tidak adil.

Iran berargumen bahwa krisis ini justru dipicu oleh penarikan diri AS secara sepihak dari kesepakatan pada 2018, yang kemudian diikuti dengan penerapan kembali sanksi. Iran juga mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk membuka kembali akses ke semua fasilitas nuklirnya.

Rusia, sekutu dekat Iran, melontarkan kritik tajam terhadap negara-negara Barat atas hasil pemungutan suara tersebut. Moskow menuduh Barat menolak jalur diplomasi dan lebih memilih menggunakan ancaman untuk menekan Teheran.

“Di sini Anda memiliki gambaran yang sangat baik tentang fakta bahwa rekan-rekan Eropa kami, pada dasarnya, menolak diplomasi. Mereka lebih memilih menggunakan pemerasan dan intimidasi,” kata Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, dilansir Iran International.

Senada dengan Rusia, China memperingatkan bahwa pemungutan suara yang terburu-buru ini berisiko memperburuk konfrontasi antarnegara. Menurut Beijing, langkah tersebut akan semakin mempersulit upaya penyelesaian masalah melalui jalur diplomatik yang damai.

Meskipun memberikan suara menolak, AS menyatakan hasil ini tidak serta-merta menutup kemungkinan untuk diplomasi di masa depan. Washington menegaskan bahwa pintu dialog dengan Iran tetap terbuka, bahkan setelah sanksi diberlakukan kembali.

“Lebih penting lagi, Presiden Donald Trump telah terus menegaskan kembali kesiapan AS untuk melakukan dialog yang bermakna, langsung, dan terikat waktu dengan Iran, baik sebelum berakhirnya proses snapback pada 27 September, atau setelahnya,” tutur Perwakilan AS, Dorothy Shea, seperti dilaporkan CNN.

Di sisi lain, Israel menyambut baik keputusan dewan dan mengklaimnya sebagai sebuah kemenangan diplomatik. Duta Besar Israel untuk PBB mengatakan ini adalah langkah maju dalam menekan Teheran, yang mereka anggap sebagai ancaman keamanan kawasan.

Momen pemungutan suara ini menjadi krusial karena terjadi tepat sebelum pertemuan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum PBB di New York. Kehadiran para pemimpin dunia, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, membuka kesempatan diplomasi selama sepekan ke depan guna mencari solusi terakhir.

Sementara itu, Rusia dan China dilaporkan telah menyiapkan draf resolusi tandingan untuk memperpanjang kesepakatan 2015, tapi belum mengajukannya untuk pemungutan suara.