Dua Hari Libur Nasional Prancis Dihapus Demi Atasi Krisis Anggaran
- Usulan penghapusan dua hari libur nasional
- Strategi pembekuan belanja publik dan pajak
- Peningkatan belanja pertahanan di tengah pengetatan anggaran
Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, mengumumkan rencana besar pemangkasan anggaran negara mencapai 43,8 miliar euro (Rp826,7 triliun) demi menyehatkan keuangan publik, pada Selasa (15/7/2025). Bayrou menyatakan langkah luar biasa ini termasuk menghapus dua hari libur nasional dan membekukan sebagian besar belanja pemerintah.
Pada saat pengumuman, Bayrou menyoroti urgensi penyelamatan kondisi fiskal Prancis. Ia menekankan bahwa seluruh masyarakat harus berkontribusi agar beban utang negara tidak makin memburuk.
1. Usulan penghapusan dua hari libur nasional
Bayrou menyatakan bahwa pemerintah berencana menghapus dua hari libur nasional, yaitu Senin Paskah dan 8 Mei yang memperingati kemenangan Sekutu di Perang Dunia II. Usulan ini dibeberkan dalam konferensi persnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas nasional tanpa menaikkan pajak.
"Bulan Mei di Prancis telah menjadi seperti keju gruyère, penuh lubang karena banyaknya hari libur," ujar Bayrou saat konferensi pers, dilansir BBC.
Meski demikian, ia menyatakan masih membuka opsi alternatif hari libur lain yang bisa dihapus apabila Parlemen mengusulkan pengganti.
Penghapusan hari libur tersebut menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Partai sayap kanan Nasional Rally (RN) menilai langkah ini sebagai serangan terhadap tradisi bangsa dan pekerja, sedangkan Partai Hijau menyayangkan akan hilangnya penghormatan atas kemenangan Nazisme.
2. Strategi pembekuan belanja publik dan pajak
Bayrou juga mengungkapkan kebijakan membekukan seluruh belanja negara di luar sektor pertahanan untuk tahun 2026. Dalam keterangannya, ia mengatakan tidak akan ada kenaikan tunjangan sosial, pensiun, maupun batas tarif pajak dibandingkan tahun 2025.
“Semua manfaat sosial pada tahun 2026 akan tetap sama persis seperti tahun 2025, tanpa pengecualian,” ujar Bayrou, dilansir Le Monde.
Langkah pembekuan belanja tersebut diperkirakan akan menahan laju inflasi belanja negara sebesar 7 miliar euro (Rp132,1 triliun). Selain itu, pemerintah juga akan mengurangi jumlah pegawai negeri dengan kebijakan pensiun tidak digantikan satu dari tiga posisi yang kosong.
Kebijakan ini secara langsung menimbulkan gelombang penolakan dari partai kiri dan kanan, serta kalangan serikat buruh yang menilai pemangkasan anggaran kesejahteraan berisiko menambah ketimpangan.
3. Peningkatan belanja pertahanan di tengah pengetatan anggaran
Presiden Emmanuel Macron memerintahkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 3,5 miliar euro (Rp66 triliun) untuk tahun 2026. Bayrou mengatakan dalam pidatonya bahwa hanya sektor pertahanan dan pembayaran bunga utang yang dikecualikan dari kebijakan pembekuan belanja pemerintah.
“Kedaulatan militer kita tidak bisa dipisahkan dari kemandirian finansial. Peningkatan anggaran ini dibiayai melalui produktivitas yang juga didorong oleh perubahan kebijakan fiskal.” kata Macron saat acara dengan Kementerian Angkatan Bersenjata di Paris.
Target ini bertujuan untuk menggandakan anggaran pertahanan Prancis menjadi 64 miliar euro (Rp1,2 kuadriliun) pada 2027, lebih cepat tiga tahun dari jadwal semula.
Kebijakan pertahanan ini disebut sebagai respons atas ketegangan global yang meningkat dan kewajiban Prancis terhadap sekutu Eropa. Bayrou menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan mengorbankan stabilitas fiskal secara keseluruhan.
