Dubes China Pertanyakan Status Negara Eks Soviet, Eropa Ngamuk
Jakarta, IDN Times - Negara-negara Eropa menuntut jawaban pemerintah China usai Duta Besarnya di Prancis, Lu Shaye, mengatakan bahwa negara-negara eks Uni Soviet tidak memiliki status yang efektif dalam hukum internasional.
Lithuania, Latvia, Estonia dilaporkan bakal memanggil para duta besar di masing-masing negara untuk meminta klarifikasi.
1. Lu Shaye tanggapi soal Krimea milik Rusia atau Ukraina
Lu melontarkan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan apakah Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada 2014, merupakan bagian dari Ukraina.
“Bahkan negara-negara bekas Soviet ini tidak memiliki status efektif dalam hukum internasional karena tidak ada kesepakatan internasional untuk mewujudkan status mereka sebagai negara berdaulat,” kata Lu, dikutip dari CNN, Selasa (25/4/2023).
Ia menganggap kasus Krimea tergantung dari mana isu ini bergulir. Menurutnya, Krimea awalnya adalah bagian Rusia, yang kemudian ditawarkan ke Ukraina selama masa Soviet.
2. Kedubes China di Prancis menegaskan pernyataan itu tak mewakili pemerintah
Sementara itu, Kedutaan Besar China di Paris mengatakan, komentar Lu itu bukan merujuk pada kebijakan China, melainkan ekspresi pandangan pribadi.
“Tentang kedaulatan teritorial, posisi China konsisten dan jelas. Pihak China menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial semua negara dan menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB,” sebut pernyataan dari kedutaan.
“Menyusul pembubaran Uni Soviet, China adalah salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara terkait. China menghormati status republik yang lahir setelah bubarnya Uni Soviet sebagai negara berdaulat,” lanjutnya.
3. Uni Eropa minta penjelasan China
Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, meminta China untuk menjelaskan maksud diplomatnya terkait pernyaan tersebut.
“Kami telah berbicara banyak tentang China selama beberapa hari terakhir, tapi kami harus berdiskusi tentang China karena itu salah satu masalah terpenting untuk kebijakan luar negeri kami,” ucap Borrell.
Borrell menegaskan, pernyataan Dubes China di Prancis tidak dapat diterima dan berharap bahwa deklarasi tersebut tidak mewakili kebijakan China.
