Dubes Iran di PBB: 1.332 Warga Tewas karena Serangan AS-Israel

Di sidang PBB, Iravani menyayangkan tindakan Negeri Paman Sam dan Israel yang menyerang warga sipil dan fasilitas publik yang ada di Iran. Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar hukum internasional. Sebab, rakyat sipil dan fasilitas publik tidak boleh dijadikan objek serangan dalam peperangan. 

Dalam melakukan serangan balasan ke AS dan Israel, Iran juga tidak menyasar warga sipil dan fasilitas publik. Menurut Iravani, Iran hanya menyasar markas militer AS yang ada di negara sekutunya, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Oleh karena itu, di depan peserta sidang PBB, Iravani juga membantah keras tuduhan AS yang mengklaim Iran telah melancarkan serangan ke rakyat sipil yang ada di negara sekutunya.

"Penilaian awal kami menunjukkan bahwa beberapa insiden ini mungkin diakibatkan oleh pencegahan atau gangguan oleh sistem pertahanan Amerika Serikat yang dapat mengalihkan sasaran dari target militer yang dimaksud," kata Iravani dilansir CNA.

Saat ini, perang antara AS, Israel, dan Iran sudah berjalan satu pekan. Namun, hingga saat ini, AS dan Israel masih terus menyerang Iran. Ini membuat situasi konflik di Timur Tengah semakin membara. 

Perang kini juga sudah menyebar ke negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Lebanon. Lebanon juga terseret konflik karena milisi Hizbullah diduga membantu Iran melawan AS dan Israel. Oleh karena itu, pasukan Israel juga melakukan serangan ke Lebanon.

Hingga saat ini, Israel masih menyerang Lebanon. Imbas serangan ini, korban jiwa terus berjatuhan. Kementerian Kesehatan Lebanon pada Jumat melaporkan, jumlah korban tewas imbas serangan Israel sudah mencapai 217 orang. Sementara itu, jumlah korban luka sudah mencapai 798 orang.

Untuk mengakhiri serangan-serangan ini, Presiden AS, Donald Trump, mendesak Iran untuk segera menyerah. Jika tidak, Trump mengancam serangan ke Iran akan terus berlanjut.

Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak Iran untuk segera mengangkat pemimpin baru usai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Namun, Trump ingin ikut campur dalam pemilihan pemimpin Iran. Sebab, ia menganggap AS punya hak untuk ikut menentukan siapa pemimpin Iran selanjutnya.

Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Iran. Iravani menegaskan bahwa pemilihan pemimpin baru Iran sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan rakyat, bukan di tangan pihak asing seperti AS.

"Pemilihan pemimpin Iran akan berlangsung sepenuhnya sesuai dengan prosedur konstitusional kami dan semata-mata atas kehendak rakyat Iran tanpa campur tangan asing," tegas Iravani dilansir The Strait Times.