Fakta-fakta Konflik Thailand dan Kamboja, Kembali Panas!

Dilansir dari Stanford University, perjanjian Franco–Siam 1904 awalnya menyusun batas wilayah mengikuti punggungan Dangrek, sebuah garis alam yang menempatkan sebagian besar kompleks Preah Vihear di wilayah Siam. Namun, peta survei Prancis tahun 1907 (yang tak pernah disahkan komisi gabungan) justru mengalihkan seluruh kompleks ke sisi Kamboja. Thailand pada masa itu tak mengajukan protes keras terhadap peta tersebut.

Peta revisi 1907 inilah yang kemudian menjadi argumen utama dalam gugatan Kamboja ke Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1959. Pada 1962, ICJ memutuskan 9–3 bahwa Preah Vihear berada di bawah yurisdiksi Kamboja karena Thailand dianggap menerima diamnya (acquiescence) terhadap peta tersebut selama puluhan tahun. Putusan itu sengaja membatasi ruang lingkupnya pada persoalan garis batas, bukan nilai budaya atau sejarah candi.

Thailand menarik pasukan setelah putusan tersebut, tetapi sikap menerima dari sisi emosional tak pernah benar-benar mengakar di kalangan publik dan militer. Ketegangan kembali merebak pada 2008 saat Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, memicu tudingan bahwa pengajuan itu meliputi area sengketa di sekitar kompleks.

Bentrokan bersenjata pertama meletus pada 28 Mei 2025 di kawasan Segitiga Zamrud, titik pertemuan perbatasan Thailand–Kamboja–Laos. Satu prajurit Kamboja tewas dalam kejadian itu, sementara kedua belah pihak bersilang pendapat soal siapa yang memicu tembakan.

Dilansir dari Al Jazeera, pada 12 Juni 2025, Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, mengumumkan penghentian ketergantungan pada pasokan listrik dan infrastruktur internet asal Thailand karena dianggap sebagai ancaman. Stasiun televisi Kamboja serentak menghentikan pemutaran film Thailand, sedangkan impor bahan bakar, gas, buah, dan sayuran dari Thailand ikut diblokir.

Dua hari setelahnya, pejabat kedua negara bertemu di Phnom Penh, tetapi tak menghasilkan langkah damai konkret. Kondisi justru berlanjut pada penguatan penjagaan perbatasan serta pengetatan pemeriksaan di pos lintas negara.

Pada 26 Juni 2025, Thailand menginstruksikan operator telekomunikasi untuk menghentikan layanan broadband dan internet seluler ke Kamboja. Kebijakan saling membatasi ini makin menegangkan hubungan ekonomi dan komunikasi antarnegara.

Eskalasi naik drastis pada awal Juli 2025 ketika PM Thailand ke-31, Paetongtarn Shinawatra, diskors setelah rekaman teleponnya dengan eks PM Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Cuplikan percakapan tersebut memperlihatkan kritik Paetongtarn terhadap tindakan militer Thailand, menciptakan kesan adanya retakan antara pemerintah sipil dan unsur bersenjata.

Tak lama kemudian, seorang tentara Thailand kehilangan kaki akibat ledakan ranjau di Chong Bok. Ledakan berikutnya sepekan kemudian melukai lima prajurit di Chong An Ma, dengan satu korban kembali kehilangan kaki. Thailand kemudian menarik duta besarnya dari Kamboja dan menutup beberapa pos perbatasan beserta kuil Ta Moan Thom dan Ta Kwai.

Sehari berselang, pertempuran sengit kembali terjadi dengan penggunaan senjata berat serta serangan udara dari kedua kubu. Kamboja ikut memulangkan seluruh staf diplomatiknya dari Thailand.

Ketiga rangkaian peristiwa itu menegaskan bahwa hubungan kedua negara berada pada fase paling rapuh dalam bertahun-tahun. Upaya meredakan situasi kini sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak menahan eskalasi.