Fakta-Fakta Perayaan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia

01 Mei 2019, 17:07 WIB

(Kantor Pusat Komisi Uni Afrika) IDN Times/Uni Lubis

Addis Ababa, IDN Times – Puluhan pekerja konstruksi sibuk membangun di komplek Imperial Palace, yang juga dikenal dengan Menelik Palace, di kota Addis Ababa, Selasa (30/4/2019). Tharmat, seorang sejarahwan yang memandu delegasi peserta World Press Freedom Day 2019, menjelaskan proses renovasi maupun pembangunan yang sedang dilakukan di komplek Istana yang digunakan pula sebagai kantor dan kediaman Perdana Menteri di Republik Demokratik Federal Ethiopia.

Menelik adalah kaisar pertama Ethiopia dari keturunan Yahudi. Dia membangun dinasti Solomon. Komplek kekaisaran itu dijaga ketat. Pengunjung tidak diperkenankan membawa kamera, jadi tidak boleh memotret.

“Bertahun-tahun saya menjadi jurnalis, menulis tentang perdana menteri, tapi kami tidak diperkenankan masuk ke sini,” kata Helen, yang menemani kami. Helen kini bekerja di kantor informasi Perdana Menteri (PM) Abiy Ahmed.

PM Abiy menjabat PM sejak 2 April 2018, dan menjadi PM ketiga untuk negeri dengan sekitar 3 juta penduduk itu. Di bawah kepemimpinan PM Abiy, kemerdekaan pers mendapatkan angin segar.

Sebelumnya, Ethiopia adalah salah satu negara yang paling banyak memenjarakan jurnalis. Hampir semua jurnalis yang ditangkap, bukan dengan alasan kerja jurnalistiknya. Sebagian dituduh sebagai teroris. PM Abiy membebaskan semua tahanan politik, aktivis dan jurnalis yang ditahan akibat aturan yang banyak menuai kritik pegiat hak asasi manusia (HAM).

Ethiopia dikenal sebagai ibu kota politik Afrika. Di Addis Ababa, ada kantor pusat Komisi Uni Afrika. Kombinasi letak strategis Ethiopia dan janji kemerdekaan berekspresi yang ditunjukkan PM Abiy, membuat organisasi PBB yang membawahi soal pers, UNESCO, memilih Addis Ababa sebagai lokasi peringatan global World Press Freedom Day 2019.

Tema World Press Freedom Day 2019 adalah “Media for Demokrasi: Journalism and Elections in Time of Discrimination”. Acara diadakan tanggal 1-3 Mei 2019. Kali ini lokasi acara di markas pusat Komisi Uni Afrika.

Sekitar 1.000 - 1.500 jurnalis dan praktisi media yang datang dari berbagai negara akan membahas tantangan yang dihadapi jurnalis dalam meliput pemilihan umum di negaranya, bersamaan dengan potensi media mendukung perdamaian dan proses rekonsiliasi.

1. Mengapa World Press Freedom Day dirayakan setiap tahun?

Istimewa

World Press Freedom Day, yang jatuh setiap tanggal 3 Mei, adalah ajang di mana dunia merayakan prinsip fundamental dari kemerdekaan berekspresi. Peringatan setiap 3 Mei ini diresmikan dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun 1993, menindaklanjuti adopsi rekomendasi dalam konperensi umum ke-26, UNESCO, pada 1991.

Rekomendasi itu menjawab tuntutan dari para jurnalis di Afrika yang pada 1991 menghasilkan Deklarasi Windhoek mengenai media yang independen dan majemuk.

2. Peringatan setiap 3 Mei juga dimaksudkan mengingatkan pemerintah akan komitmen terhadap kemerdekaan pers

IDN Times/Uni Lubis

Deklarasi Windhoek melahirkan sejumlah hal penting yang dibahas dalam setiap peringatan World Press Freedom Day:

Mengevaluasi kemerdekaan pers di seluruh dunia.
Mengawal dan membela media dari berbagai bentuk serangan atas independensi media.
Menghormati para jurnalis yang kehilangan nyawa dalam menjalankan profesinya.
Setiap tahun diberikan Guilermo Cano World Press Freedom Prize Award.
WPFD menjadi acara mengingatkan warga atas pelanggaran kemerdekaan pers, sebuah pengingat bahwa di belasan negara di dunia, media alami sensor, diganjar denda, bahkan diutup, sedangkan jurnalis dan editor dihukum, dikriminalisasi, diserang, ditahan, bahkan dibunuh.
WPFD juga menjadi tempat menumbuhkan semangat dan inisiatif yang mendukung kemerdekaan pers dan mengevaluasi kondisi kemerdekaan pers di seluruh dunia
Kegiatan setiap 3 Mei menjadi peringatan tahunan terhadap pemerintah agar menghormati komitmen kemerdekaan pers dan sebagai hari refleksi diantara penggiat pers tentang isu kemerdekaan pers dan etika profesional.

3. Era digital mempengaruhi komunikasi elektoral dalam pemilu

IDN Times/Uni Lubis

Dalam World Press Freedom Day 2019, akan dibahas sejumlah sub tema. Bagaimana era digital mempengaruhi komunikasi elektoral. Sejumlah negara termasuk Indonesia baru menjalankan pemilu dan menyadari kian besar pengaruh digital dalam pembentukan opini di tingkat elektoral. Sayangnya, era post-truth membuat komunikasi digital dimanfaatkan pula untuk menyebarluaskan informasi bohong (falsehoods information).

Kita juga melihat bagaimana upaya sistematis dilakukan untuk mengecilkan peran media dalam demokrasi. Cara yang dilakukan, termasuk mendelegitimasidan mendiskreditkan jurnalis profesional dan membatasi akses internet.

WPFD 2019 di Addis Ababa juga membahas potensi media dalam mempromosikan budaya perdamaian yang berkelanjutan dan demokrasi. Selain jurnalis dan praktisi media, kegiatan diiikuti oleh wakil dari kalangan organisasi dunia dan pemerintahan, penggiat sipil, periset dan mahasiswa bidang jurnalistik.

Meskipun PM Abiy menjanjikan ruang yang lebih bagi kemerdekaan pers, Committee to Protect Journalists (CPJ), organisasi perlindungan jurnalis yang berpusat di AS, menganggap akses bagi jurnalis di Ethiopia masih buruk. Sebanyak 260 situs media ditutup pemerintah sebelum era PM Abiy. Banyak jurnalis terpaksa bekerja di negeri lain.

Ethiopia melompat naik peringkat 40 tingkat ke posisi 110 dalam World Press Freedom Index 2019. Negeri ini sebelumnya ada di peringkat ke 150. Lompatan peringkat paling besar dalam indeks yang mengukur kemerdekaan pers di sebuah negara.

“Bahwa kalian diundang melihat komplek Istana Menelik yang menjadi kantor PM, menunjukkan proses transformasi yang sedang dilakukan oleh PM Abiy, menuju Ethiopia yang lebih terbuka. Kami sedang mengalami masa penyembuhan nasional,” ujar Helen.