Shutdown Pemerintah AS Masih Lanjut, Salah Satu yang Terlama!

22 Okt 2025, 22:43 WIB

Ilustrasi gedung putih dan bendera setengah tiang yang menggambarkan sejarah kelam turut membentuk kehebatan Amerika. Pexels.com/

Intinya sih...

Sistem penganggaran federal Amerika Serikat yang berlaku sejak 1976 telah beberapa kali menyebabkan government shutdown atau penutupan sementara pemerintahan.
Shutdown terlama dalam sejarah Amerika Serikat terjadi selama 35 hari, mulai 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Selama penutupan terlama itu, sekitar 800 ribu pegawai federal terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa bayaran.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah federal Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Kongres gagal meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran baru pada 1 Oktober. Akibat kebuntuan ini, sejumlah operasi pemerintah yang dianggap tidak esensial harus dihentikan.

Kala itu, presiden AS Donald Trump bahkan mengancam akan menggunakan situasi tersebut untuk mendorong pemutusan hubungan kerja massal di sektor federal. Kondisi shutdown masih berlangsung hingga saat ini.

Dikutip dari Al Jazeera, perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan Republik menjadi penyebab utama kebuntuan anggaran. Demokrat berupaya mempertahankan pendanaan untuk layanan kesehatan, bantuan sosial, dan kerja sama internasional, sementara Republik mendesak pemangkasan besar-besaran pada anggaran.

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi di Washington dan telah menjadi bagian dari dinamika politik anggaran Amerika sejak 1976. Shutdown kali ini

1. Sejarah shutdown Pemerintah AS

ilustrasi amerika serikat (pexels.com/Sean Valentine)

Sistem penganggaran federal Amerika Serikat yang berlaku sejak 1976 telah beberapa kali menyebabkan government shutdown atau penutupan sementara pemerintahan. Sejak saat itu, tercatat telah terjadi 20 kesenjangan pendanaan, yang berujung pada 10 kali penutupan pemerintah secara penuh.

Setiap kali Kongres gagal menyetujui rancangan undang-undang pengeluaran atau resolusi sementara, pemerintah tidak memiliki wewenang hukum untuk menggunakan dana. Sebelum 1980-an, kesenjangan semacam ini biasanya tidak menyebabkan penutupan, karena lembaga pemerintah tetap beroperasi dengan asumsi pendanaan segera disetujui.

Namun, sejak Jaksa Agung Benjamin Civiletti mengeluarkan pendapat hukum pada 1980 yang melarang pengeluaran tanpa persetujuan Kongres, kebijakan berubah. Sejak itu, hanya layanan penting seperti keamanan nasional, kontrol lalu lintas udara, dan penegakan hukum yang tetap berjalan selama penutupan.

2. Shutdown terlama dan penyebabnya

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (x.com/WhiteHouse)

Shutdown terlama dalam sejarah Amerika Serikat terjadi selama 35 hari, mulai 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Kebuntuan tersebut dipicu oleh perselisihan anggaran antara Gedung Putih dan Kongres terkait pendanaan pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko.

Selama masa itu, Trump menolak menandatangani rancangan undang-undang pengeluaran tanpa tambahan dana untuk proyek tembok tersebut. Sementara Demokrat menolak karena menganggap kebijakan itu tidak efektif dan terlalu mahal. Setelah tekanan publik meningkat dan dampak ekonomi terasa signifikan, kesepakatan sementara akhirnya dicapai untuk membuka kembali pemerintahan.

3. Apa yang terjadi saat shutdown terlama Pemerintah AS?

ilustrasi ekonomi menurun (freepik.com/Freepik)

Selama penutupan terlama itu, sekitar 800 ribu pegawai federal terpaksa dirumahkan atau bekerja tanpa bayaran. Banyak layanan publik seperti taman nasional, museum, dan pengurusan administrasi imigrasi terhenti sementara.

Di sisi lain, personel penting seperti militer dan petugas pengatur lalu lintas udara tetap bekerja tanpa kompensasi hingga pendanaan dipulihkan.

Menurut Kantor Anggaran Kongres AS (Congressional Budget Office), penutupan tersebut menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 3 miliar dolar AS atau setara dengan 0,02 persen dari PDB nasional. Meski akhirnya dibuka kembali melalui resolusi sementara, dampaknya masih terasa lama terhadap produktivitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah federal.