Trump, Johnson dan Thune Bicara soal Shutdown Pemerintah
- Presiden Donald Trump aktif berkomunikasi dengan Mike Johnson dan John Thune untuk mencari solusi atas penutupan pemerintahan AS yang telah berlangsung selama enam hari.
- Penutupan pemerintahan berdampak luas pada ekonomi dan layanan publik, termasuk jutaan pegawai federal dan masyarakat berpenghasilan rendah.
- Kebuntuan antara Partai Demokrat dan Republik mencerminkan ketegangan politik yang mendalam dan menjadi ujian bagi kepemimpinan Trump dalam menghadapi krisis nasional.
Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pembicaraan dengan Ketua DPR AS Mike Johnson dan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune terkait penutupan pemerintahan yang tengah berlangsung. Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebut Trump terus memantau perkembangan di Capitol Hill dan rutin menerima pembaruan situasi.
“Presiden selalu diberi informasi terkini tentang penutupan pemerintahan. Posisinya sangat jelas, tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Buka kembali saja pemerintahan, baru kita bahas isu penting lainnya,” ujarnya dilansir ANTARA dari Sputnik-OANA.
Leavitt menambahkan, Trump juga berupaya mendorong kedua kubu politik agar melakukan hal yang benar bagi konstituen mereka untuk segera membuka kembali pemerintahan. Namun, ketika ditanya apakah Trump telah berbicara langsung dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat, Leavitt menjawab tidak. Penutupan pemerintahan yang telah memasuki hari keenam ini terjadi akibat kegagalan Demokrat dan Republik mencapai kesepakatan anggaran sementara sebelum batas waktu tahun fiskal pekan lalu.
1. Upaya Trump dorong pemerintahan dibuka kembali
Menurut Leavitt, Trump aktif berkomunikasi dengan para pemimpin Kongres, termasuk Johnson dan Thune, untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan politik yang menyebabkan penutupan pemerintah. Ia berharap para pemimpin dari kedua partai dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik.
“Yang kami pahami, semoga saja, mereka ingin melakukan hal yang benar bagi konstituen mereka,” ujar Leavitt.
Trump menegaskan bahwa prioritasnya adalah membuka kembali pemerintahan terlebih dahulu, sebelum membahas berbagai isu besar lain seperti kebijakan anggaran dan keamanan nasional. Gedung Putih menyatakan langkah ini penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan jutaan pegawai federal bisa kembali bekerja dengan gaji penuh.
2. Dampak ekonomi dan sosial dari penutupan pemerintahan
Penutupan pemerintah AS yang telah berlangsung selama enam hari memberikan dampak besar terhadap ekonomi dan layanan publik. Gedung Putih melaporkan sekitar 1,3 juta prajurit aktif dan 50 ribu anggota Penjaga Pantai tidak akan menerima gaji selama penutupan berlangsung. Selain itu, jutaan perempuan berpenghasilan rendah, bayi, dan anak-anak berisiko kehilangan akses terhadap bantuan pangan penting.
Lebih dari 13 ribu pengatur lalu lintas udara juga tidak dibayar, yang berpotensi menyebabkan gangguan besar pada sistem penerbangan nasional. Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan sekitar 750 ribu pegawai federal dirumahkan tanpa bayaran setiap hari, dengan total kerugian kompensasi mencapai 400 juta dolar AS per hari.
3. Ketegangan politik antara Demokrat dan Republik
Penutupan ini memperlihatkan ketegangan tajam antara Partai Demokrat dan Republik di Kongres. Pihak Republik menuduh Demokrat sengaja menahan persetujuan anggaran untuk mendorong agenda liberal, termasuk pendanaan layanan kesehatan bagi migran tanpa dokumen. Di sisi lain, Demokrat menilai pemerintahan Trump tidak fleksibel dalam negosiasi.
Kebuntuan politik tersebut memperburuk kepercayaan publik terhadap kedua partai besar AS, terutama menjelang masa kampanye pemilihan presiden mendatang. Banyak pengamat menilai bahwa penutupan ini bisa menjadi ujian politik penting bagi Trump, sekaligus menentukan seberapa besar kemampuannya dalam mengatasi krisis pemerintahan tanpa menambah beban ekonomi nasional.
