Fakta-Fakta UU Antiagen Asing Georgia, Disahkan meski Tuai Protes

Papuashvili mengungkapkan bahwa tujuan utama dari hukum tranparansi ini adalah untuk meningkatkan ketangguhan sistem politik, ekonomi, dan sosial di Georgia dari ancaman pengaruh asing. 

"Jika organisasi non-pemerintahan dan media asing berniat berkontribusi pada proses keputusan dan berdampak bagi masyarakat Georgia. Maka, mereka harus memenuhi syarat minimal standar transparansi. Nanti, rakyat bisa tahu siapa aktor di balik operasionalnya," tuturnya, dikutip Agenda.

"Ini benar dengan institusi negara, partai politik, dan pegawai negeri, dan nanti dapat ditemukan organisasi yang didanai asing. Seperti yang sudah kami katakan, hukum berbeda dengan objektif langsung dan akan mengikuti tujuan lainnya. Ada dua bulan masa konsiderasi untuk mengonfirmasi fakta ini," tambahnya. 

Ia menekankan bahwa proses dari hukum ini akan mengungkap pihak oposisi radikal yang mengikuti kepentingan negara lain untuk melawan kepentingan nasional dan rakyat Georgia. 

Pengesahan RUU antiagen asing menjadi dasar hukum di Georgia berbuntut kecaman dan kritik pedas dari sejumlah oposisi. Sejumlah analis politik dan jurnalis mengungkapkan kecamannya terhadap keputusan Parlemen Georgia. 

"Hukum ini menunjukkan adanya sebuah titik balik demokrasi di Georgia. Ini akan membawa negara ini menjauh dari demokrasi dan akan berada di bawah arah autoritarian," terang analis politik, Ghia Nodia, dikutip Associated Press.

"Hukum ini akan menghentikan dan membunuh masa depan Georgia, termasuk masa depan georgia menjadi anggota UE dan NATO," ungkap jurnalis bernama Keti Tutberidze. 

Sementara itu, Kepala Partai Girchi-More Freedom, Zurab Japaridze mengatakan bahwa hukum ini berfungsi untuk membersihkan negara dari sektor non-pemerintahan dan media yang mengkritisi pemerintah, beserta partai oposisi. 

Presiden Georgia Salome Zourabichvili, memveto Rancangan Undang-Undang (RUU) antiagen asing yang disetujui oleh Parlemen Georgia. Ia menilai hukum tersebut akan membawa negaranya kembali ke arah Rusia dan menghalangi aksesi Uni Eropa (UE). 

Parlemen dinilai diam-diam telah menyetujui amandemen UU tersebut. Zourabichvili menyebut RUU tersebut mirip dengan yang digunakan Kremlin untuk membungkam oposisi Rusia. 

"Hukum ini, pada dasarnya adalah mengambil unsur dari hukum di Rusia, yang berlawanan dengan konstitusi kami dan semua standar Eropa. Ini akan menjadi sebuah halangan besar bagi kami untuk melanjukan jalan ke arah Eropa," tegasnya pada 18 Mei 2024, dikutip TVP World. 

"Veto ini benar secara hukum dan akan diserahkan kepada parlemen pada hari ini juga. Hukum ini bukanlah tidak akan mengubah atau memperbaiki situasi di Georgia. Hukum ini harus dihapuskan," tambahnya. 

Parlemen tidak tinggal diam dengan veto tersebut. Mayoritas anggota parlemen Georgia yang dikuasai Partai Georgian Dream menyetujui proses pembatalan veto presiden terhadap RUU antiagen asing itu. Sebanyak 84 anggota parlemen menyetujui usulan tersebut dan hanya 4 yang menolak, serta sisanya tidak memilih. 

"Semua ini dilakukan setelah Presiden Zourabichvili menolak menandatangani RUU tersebut menjadi hukum dan menuduhnya sebagai hukum Rusia. Namun, veotnya akan dibatalkan dengan mayoritas suara di parlemen dan akan disahkan menjadi hukum," tutur juru bicara Perlemen Georgia, Shalva Papuashvili, dikutip Politico.

Perwakilan dari Partai Georgian Dream mengatakan, hukum ini penting untuk mencegah pengaruh asing. Pihaknya pun menuding organisasi non-profit telah mempromosikan propaganda LGBTQ+ di Georgia.

Presiden Zourabichvili menilai UU antiagen asing tersebut akan menghalangi langkah Georgia menuju aksesi ke Uni Eropa.

Sebelumnya, Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyebut, keputusan Zourabichvili ini adalah wujud dari refleksi diri untuk Georgia mengenai masa depan bergabung dengan UE atau tidak. 

"Veto terhadap RUU tranparansi bagi organisasi nonprofit dan media independen ini adalah momen penting bagi Georgia untuk merefleksikan diri. RUU tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh UE," terangnya, dikutip Civil.

"Saya menyerukan kepada seluruh politikus dan pemimpin di Georgia untuk menggunakan kesempatan ini dan memastikan Georgia berada di jalur menuju UE seperti yang diharapkan oleh rakyatnya. Saya akan terus memonitor perkembangan di Georgia," sambungnya. 

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Lithuania Gabrielius Landsbergis mengatakan bahwa keputusan Zourabichvili menunjukkan keinginannya mengeluarkan negaranya dari badai. Ia mengklaim Georgia bisa menolak ini dan memilih Eropa.
 

Pada Minggu (3/6/2024), ribuan warga Georgia menghadiri acara konser amal di Tbilisi yang ditujukan untuk menggalang dana bagi demonstran oleh aparat keamanan Georgia dalam beberapa pekan terakhir. 

Dilansir VOA News, mayoritas warga yang datang dalam konser tersebut merasa marah kepada Partai Georgian Dream yang membelokkan arah negaranya dari sebelumnya menuju ke Eropa, kembali ke orbit Rusia. 

"Mereka telah menahan beberapa di antara kami, tapi kami akan melawan Partai Georgian Dream dan ini akan menjadi bulan-bulan terakhir mereka dalam pemerintahan," tutur pengunjung bernama Nico Ladaria. 

"Mereka sudah mengesahkan hukum Rusia melawan keinginan kuat dari rakyat Georgia dan menghiraukan peringatan keras hanya untuk membunuh harapan besar rakyat Georgia untuk bergabung dengan UE," sambungnya.