Presiden Georgia Veto RUU Anti-Agen Asing yang Disetujui Parlemen
Jakarta, IDN Times - Presiden Georgia Salome Zourabichvili, pada Sabtu (18/5/2024), mengaku sudah memveto Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-agen asing yang disetujui oleh Parlemen Georgia. Ia menilai hukum tersebut akan membawa negaranya kembali ke arah Rusia dan menghalangi aksesi Uni Eropa (UE).
Sebelumnya, organisasi nonprofit di Georgia menuding parlemen diam-diam telah menyetujui amandemen UU transparansi untuk individu. Dengan ini, individu yang dicurigai wajib memberikan seluruh data pribadinya kepada pemerintah jika tidak ingin diberi denda hingga 5 ribu lari (Rp29 juta).
1. Zourabichvili sebut RUU anti-agen asing mirip hukum di Rusia
Zourabichvili menyebut RUU tersebut mirip dengan yang digunakan Kremlin untuk membungkam oposisi Rusia.
"Hukum ini, pada dasarnya adalah mengambil unsur dari hukum di Rusia, yang berlawanan dengan konstitusi kami dan semua standar Eropa. Ini akan menjadi sebuah halangan besar bagi kami untuk melanjukan jalan ke arah Eropa," tegasnya, dikutip TVP World.
"Veto ini benar secara hukum dan akan diserahkan kepada parlemen pada hari ini juga. Hukum ini bukanlah tidak akan mengubah atau memperbaiki situasi di Georgia. Hukum ini harus dihapuskan," tambahnya.
Beberapa hari sebelumnya, Zourabichvili sudah berjanji tidak akan menandatangani RUU tersebut untuk dijadikan hukum di Georgia. Namun, veto tersebut masih dapat digagalkan lewat pemungutan suara di parlemen.
2. UE minta pemerintah Georgia merefleksikan diri
Menanggapi veto ini, Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyebut, keputusan Zourabichvili ini adalah wujud dari refleksi diri untuk Georgia mengenai masa depan bergabung dengan UE atau tidak.
"Veto terhadap RUU tranparansi bagi organisasi nonprofit dan media independen ini adalah momen penting bagi Georgia untuk merefleksikan diri. RUU tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh UE," terangnya, dikutip Civil.
"Saya menyerukan kepada seluruh politikus dan pemimpin di Georgia untuk menggunakan kesempatan ini dan memastikan Georgia berada di jalur menuju UE seperti yang diharapkan oleh rakyatnya. Saya akan terus memonitor perkembangan di Georgia," sambungnya.
Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Lithuania Gabrielius Landsbergis mengatakan bahwa keputusan Zourabichvili menunjukkan keinginannya mengeluarkan negaranya dari badai. Ia mengklaim Georgia bisa menolak ini dan memilih Eropa.
3. Rusia sebut UE berusaha mengintervensi urusan Georgia
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia Maria Zakharova mengungkapkan, UE berusaha mengintervensi urusan dalam negeri Georgia dan tidak konsisten dalam memastikan kebebasan berekspresi.
"UE menyerukan agar pemerintah Georgia memastikan hak-hak rakyatnya dalam mengutarakan protesnya. UE harus menunjukkan konsistensinya dan memperbolehkan demonstrasi di Amerika Serikat, Armenia, dan Moldova," ungkapnya, dilansir Tass.
"Apabila UE tidak konsisten dalam seluruh ucapannya, maka ini bisa dikatakan sebagai suatu intervensi urusan dalam negeri negara lain. Ini juga merupakan langkah yang bertujuan menggulingkan pemerintahan di Georgia," tambahnya.
