4 Fakta Perselisihan Pemerintahan Trump dan Harvard

29 Mei 2025, 11:09 WIB

Rahmah N

Potret spanduk Universitas Harvard. (unsplash.com/Manu Ros)

Intinya sih...

Pemerintahan AS memutus kontrak federal dengan Universitas Harvard.
Surat dari GSA menyatakan keluhan terhadap tindakan anti-Semitisme dan diskriminasi ras di kampus.
Pemerintahan Trump mengancam pendanaan serta izin internasional, berdampak pada penelitian medis dan teknologi di Harvard.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, akan memutuskan kontrak federal yang tersisa dengan Universitas Harvard. Tindakan ini terjadi di tengah meningkatnya perseteruan antara Gedung Putih dengan kampus tertua di Amerika itu.

Rancangan surat dari General Services Administration (GSA) pada Selasa (27/5/2025), menginstruksikan semua lembaga federal untuk meninjau dan mungkin membatalkan kontrak yang ada dengan Harvard. Pemerintah memperkirakan sekitar 30 kontrak, yang secara kolektif bernilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun).

Surat itu mengulang serangkaian keluhan terhadap kampus tersebut. Salinan draf surat itu menyatakan bahwa Harvard gagal untuk menghentikan dugaan tindakan anti-Semitisme, yang menunjukkan kurangnya kepedulian yang mengganggu terhadap keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa Yahudi.

"GSA memahami bahwa Harvard terus terlibat dalam diskriminasi ras, termasuk dalam proses penerimaan mahasiswa dan bidang kehidupan mahasiswa lainnya," bunyi surat tersebut, dikutip dari Al Jazeera.

1. Harvard dituduh melakukan diskriminasi dan gagal menindak anti-Semitisme

Departemen Pendidikan (DOE) telah memperingatkan setiap institusi akademik AS tentang kemungkinan konsekuensi, jika mereka tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi mahasiswa Yahudi.

Pemerintahan Trump telah memaksa universitas menerima perubahan dengan ancaman dana federal. Hal ini termasuk kontrol yang lebih besar atas kurikulum, serta menyerukan diakhirinya kebijakan yang mendorong keberagaman ras dan kesempatan yang besar bagi ras minoritas.

Pihaknya juga telah mengambil langkah yang lebih keras terhadap mahasiswa pro-Palestina di kampus-kampus. Pemerintah menganggap protes kampus terhadap perang Israel di Gaza dan penyediaan senjata senilai miliaran dolar oleh AS untuk Israel didorong oleh anti-Semitisme. Tindakan ini dianggap menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi mahasiswa Yahudi di kampus.

2. Harvard menggugat pemerintah atas pembekuan dana Rp35,8 T

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (x.com/POTUS)

Pemerintahan Trump tidak akan mencabut dana tersebut secara otomatis. Pihaknya akan memulai peninjauan terhadap uang yang diterima Harvard dari pemerintah federal. Nantinya, hal ini akan menentukan apakah pendanaan tersebut penting di mata pemerintah.

Ini bukan pertama kalinya Gedung Putih berupaya memblokir pendanaan Harvard. Pada April, pemerintahan Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard.

Serta, mengancam membekukan dana federal sebesar 2,2 miliar dolar AS (Rp35,8 triliun), yang memicu gugatan hukum terhadap pemerintah. Sebulan kemudian, pihaknya memangkas dana hibah sebesar 450 juta dolar AS (Rp7,3 triliun) lainnya.

3. Trump cabut izin Harvard menerima mahasiswa asing

Baru-baru ini, pemerintah juga memblokir izin Harvard untuk menerima mahasiswa internasional dengan mencabut sertifikasi Program Mahasiswa dan Pengunjung Pertukaran. Namun, upaya tersebut diblokir oleh seorang hakim.

"Ini merupakan tindakan pembalasan atas penolakan kami untuk menyerahkan independensi akademis kami dan tunduk pada penegasan kontrol ilegal pemerintah federal atas kurikulum, fakultas, dan badan mahasiswa kami," kata pihak Harvard.

Keputusan pencabutan izin itu berdampak pada ribuan mahasiswa internasional yang belajar di universitas tersebut. Harvard mencatat, lebih dari 6.700 mahasiswa internasional yang terdaftar di universitasnya pada tahun ajaran lalu. Angka tersebut sekitar 27 persen dari total jumlah mahasiswanya.

4. Pemotongan dana juga berimbas pada riset sekolah kedokteran

Potret Sekolah Kedokteran Harvard. (unsplash.com/Brett Wharton)

BBC melaporkan, Harvard mengatakan di situs webnya bahwa penelitian medis, ilmiah, dan teknologi mutakhirnya secara historis telah didukung oleh pemerintah federal dan entitas lainnya.

Saat ini, kampus tersebut sedang melakukan penelitian tentang kanker, penyakit jantung, penyakit menular, dan obesitas. Pihaknya memperingatkan bahwa tanpa pendanaan federal, pekerjaan tersebut akan terhenti di tengah jalan.

Salah satu departemen yang terkena pemotongan dana adalah Laboratorium Sinclair di Sekolah Kedokteran Harvard. Departemen tersebut mempelajari penuaan dan berupaya menemukan intervensi untuk penyakit Alzheimer, multiple sclerosis, kanker, infertilitas, gangguan kekebalan, dan masih banyak lagi.

Sumber rujukan:

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.