Trump Bekukan Rp38 Triliun Dana Harvard Gegara Membangkang
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membekukan dana federal senilai 2,3 miliar dolar AS (sekitar Rp38 triliun) untuk Universitas Harvard pada Senin (14/4/2025). Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah universitas tersebut menolak serangkaian tuntutan dari Gedung Putih yang dianggap mencampuri kebijakan internal kampus.
Harvard menjadi universitas pertama yang berani menentang tuntutan administrasi Trump, termasuk soal penanganan antisemitisme. Beberapa institusi lain seperti Universitas Columbia lebih memilih untuk mematuhi persyaratan serupa.
Pembekuan dana ini mencakup 2,2 miliar dolar AS (sekitar 37 triliun) hibah dan 60 juta dolar AS (sekitar Rp1 triliun) kontrak jangka panjang. Harvard sendiri memiliki dana abadi mencapai 53,2 miliar dolar AS (sekitar Rp895 triliun).
Presiden Harvard Alan Garber menyatakan bahwa universitas tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya. Ia menilai tuntutan dari pemerintahan Trump sebagai upaya politik untuk mengontrol kebijakan universitas dan membatasi kebebasan akademik institusi pendidikan tinggi swasta.
1. Tuntutan pemerintah Trump terhadap Harvard
Pemerintahan Trump mengirimkan surat berisi daftar tuntutan kepada Harvard pada Jumat (11/4/2025). Daftar tersebut mencakup penghapusan semua program keragaman dan inklusi (DEI), perubahan kebijakan penerimaan mahasiswa, larangan penutup wajah dalam protes, serta audit terhadap pandangan fakultas dan mahasiswa tentang isu keragaman.
Harvard diminta menjalin kerja sama penuh dengan otoritas imigrasi dan menghentikan pendanaan kelompok mahasiswa yang dianggap mendukung tindakan kriminal. Tuntutan lain termasuk pemeriksaan plagiarisme seluruh staf pengajar dan penyerahan data penerimaan mahasiswa ke pemerintah federal, termasuk informasi pelamar yang ditolak.
Tim fakultas Harvard telah mengajukan gugatan hukum untuk menentang keputusan tersebut. Mereka berpendapat tuntutan pemerintah melanggar kebebasan akademik. Profesor hukum Harvard menggambarkan tindakan pemerintah sebagai langkah otoriter yang membahayakan dasar-dasar pendidikan.
"Tuntutan Presiden ini benar-benar otoriter. Dia mengancam akan memotong dana jika kami tidak membatasi kebebasan berbicara dan mengubah cara kami mengajar. Ini jelas melanggar hak-hak dasar yang dilindungi Amandemen Pertama," kata Nikolas Bowie, profesor hukum Harvard, dilansir CNN.
2. Trump dinilai sedang berupaya merombak pendidikan tinggi AS
Universitas Columbia telah kehilangan 400 juta dolar AS (sekitar Rp6,7 triliun) pendanaan federal pada Maret 2025 dan akhirnya menyerah pada tuntutan pemerintah. Columbia terpaksa membuat perubahan besar, termasuk menempatkan departemen studi Timur Tengah di bawah pengawasan khusus.
Pemerintahan Trump dinilai menargetkan institusi elite secara khusus. Melansir NYT, pejabat Trump telah membahas strategi untuk menjatuhkan universitas-universitas ternama sebagai bagian dari upaya mereka mengubah wajah pendidikan tinggi.
"Tidak ada pemerintah, terlepas dari partai mana yang berkuasa, yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta, siapa yang dapat mereka terima dan pekerjakan, dan bidang studi apa yang dapat mereka pilih," tulis Garber, dilansir Al Jazeera.
3. Obama dukung keberanian Harvard
Mantan Presiden AS Barack Obama memberikan dukungan melalui pernyataan publik. Dia memuji keberanian Harvard dan menyebutnya sebagai contoh bagi institusi pendidikan tinggi lainnya. Obama berharap lebih banyak universitas akan mengikuti jejak Harvard untuk melindungi kebebasan akademik.
Ratusan alumni Harvard mengirimkan surat dukungan kepada pimpinan universitas. Mereka mendorong Harvard untuk tetap teguh dalam menghadapi tekanan politik. Banyak profesor dan pemimpin kampus lain di seluruh AS juga menyatakan solidaritas dengan Harvard.
Ted Mitchell, pimpinan Dewan Pendidikan AS yang mewakili banyak kampus, mengatakan sikap tegas Harvard memberi keberanian bagi universitas lain. Ia percaya penolakan ini menciptakan preseden penting dan menunjukkan bahwa institusi pendidikan dapat melawan tekanan politik yang tidak semestinya.
"Harvard saat ini menunjukkan keberanian dalam mempertahankan nilai-nilai penting di dunia pendidikan. Mereka memberikan pesan jelas bahwa proses belajar dan inovasi tidak boleh diatur oleh tekanan atau paksaan politik," ucap Anurima Bhargava, alumni Harvard yang mengorganisir gerakan dukungan, dilansir The Guardian.
