Korsel Ancam Cabut Izin Praktik Dokter yang Ikut Demo
bendera Korea Selatan (unsplash.com/Stephanie Nakagawa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Korea Selatan memerintahkan 13 dokter magang yang melakukan pemogokan untuk kembali bekerja atau mereka akan menghadapi hukuman.
Beberapa di antara nama yang tercantum di situs Kementerian Kesehatan adalah para dokter yang sangat vokal mengenai pemogokan dan kritis terhadap pemerintah, termasuk ketua Asosiasi Magang dan Penduduk Korea (KIRA) Park Dan.
Mereka yang menolak mematuhi imbauan dapat dikenakan penangguhan izin praktik atau menghadapi tuntutan pidana.
Pemberitahuan hukum semacam ini merupakan langkah keras terbaru dari pemerintah terhadap para dokter magang yang berpartisipasi dalam pemogokan karena menolak rencana penambahan mahasiwa kedokteran oleh pemerintah.
“Pemerintah seharusnya menyampaikan perintah tersebut melalui email atau secara langsung, namun memasang pemberitahuan juga diperbolehkan jika metode tersebut tidak memungkinkan. Kami akan melanjutkan tindakan administratif sesuai dengan hukum," kata seorang pejabat kementerian pada Jumat (1/3/2024), dikutip The Korea Herald.
1. Sedikit dokter yang bersedia kembali bekerja
Dilansir Reuters, pemerintah telah menetapkan hari Kamis (29/2/2024) sebagai batas waktu bagi para dokter untuk kembali bekerja. Namun, data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari dua pertiga dokter magang, atau hampir 9 ribu orang, mengabaikan seruan tersebut.
Kementerian dan pejabat rumah sakit mengatakan, meskipun pemerintah telah bersikap tegas, hanya ada sedikit tanda-tanda dokter akan kembali bekerja.
“Belum ada (pergeseran) besar dalam pergerakan (di antara warga yang kembali),” kata Dan dalam sebuah unggahan di Facebook.
Baca Juga: Polisi Korsel Diminta Periksa WNI Diduga Curi Teknologi Jet KF-21
Editor’s picks
2. Polisi gerebek kantor asosiasi dokter
Pada Jumat, polisi juga menggerebek kantor Asosiasi Medis Korea (KMA) di Seoul dan Provinsi Gangwon, setelah para dokter yang berafiliasi dengan organisasi tersebut dituduh melanggar undang-undang medis terkait pemogokan massal yang sedang berlangsung.
Polisi dilaporkan menyita ponsel dan komputer dari rumah para dokter yang digugat oleh Kementerian Kesehatan awal pekan ini. Mereka dituduh melanggar undang-undang kedokteran dan menghasut serta bersekongkol untuk mendorong para dokter mengundurkan diri secara massal.
Pengunduran diri ini dilakukan sebagai protes terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedokteran sebanyak 2 ribu orang setiap tahunnya mulai 2025.
3. Korsel ingin tambah lebih banyak dokter untuk atasi kekurangan tenaga medis
Pihak berwenang mengatakan, penambahan jumlah mahasiswa kedokteran diperlukan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama di daerah pedesaan dan bidang spesialis seperti bedah berisiko tinggi, pediatri, dan kebidanan.
Pada 2022, populasi Korea Selatan yang berjumlah 52 juta jiwa hanya memiliki 2,6 dokter per seribu orang. Angka ini jauh di bawah rata-rata negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yaitu sebesar 3,7.
Para dokter yang melakukan pemogokan mengatakan, universitas tidak mampu menampung begitu banyak mahasiswa baru. Mereka berpendapat bahwa rencana tersebut tidak akan mengatasi krisis dokter di beberapa bidang penting yang bergaji rendah, seperti kedokteran anak dan unit gawat darurat.
Namun, survei menunjukkan bahwa sekitar 80 persen warga Korea Selatan mendukung rencana tersebut. Para pengkritik mencurigai dokter, salah satu profesi dengan bayaran terbaik di Korea Selatan, menentang rencana itu karena mereka khawatir akan menghadapi persaingan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih rendah.
Baca Juga: Korsel Sebut Korut Telah Kirimkan Jutaan Amunisi ke Rusia
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
