Filipina Minta China Tak Melakukan Intimidasi di Laut China Selatan

Lazaro kembali menggarisbawahi bahwa Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Presiden China Xi Jinping telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai.

“Kedua negara sepakat bahwa isu-isu maritim tidak mencakup totalitas hubungan bilateral, tetapi masalah maritim tetap jadi perhatian serius bagi rakyat Filipina,” kata Lazaro, dikutip dari Strait Times, Jumat (24/3/2023).

“Selain itu, kedua pemimpin negara kita sepakat bahwa masalah maritim harus ditangani lewat diplomasi dan dialog, bukan dengan cara paksa dan intimidasi,” ucapnya.

China telah meningkatkan aktivitasnya di Laut China Selatan saat Filipina menjajaki kerja sama keamanan yang lebih dalam dengan para sekutunya seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Australia.

Aksi China tersebut mendorong Filipina meningkatkan kehadiran penjaga pantainya di Laut China Selatan, di mana sejumlah kapal China dicurigai berada di dekat Pulau Thitu, yang juga merupakan bagian dari Kepulauan Spartly yang disengkatakan.

“Kita seharusnya tidak membiarkan perbedaan untuk menentukan hubungan bilateral kita atau membiarkan perselisihan tertentu menghalangi kerja sama secara keseluruhan. Kita perlu menangani masalah ini dengan baik melalui konsultasi yang ramah,” ucap Wamenlu China, Sun Weidong.

Filipina adalah salah satu negara penggugat di Mahkamah Internasional terkait klaim Beijing atas Laut China Selatan.

Pada 2016, Manila memenangkan kasus arbitrase ini yang menolak klaim China dan memutuskan bahwa wilayah tersebut adalah Laut Filipina Barat dan seutuhnya milik Filipina.

Namun, China menolak keputusan ini dan malah meningkatkan aktivitas militernya serta melanjutkan pembangunan pulau buatan di perairan internasional ini.