Filipina Tahan 7 Tersangka Korupsi Proyek Pengendalian Banjir

Tujuh orang yang terlibat dalam skandal korupsi proyek kendali banjir telah ditahan oleh kepolisian dan Badan Investigasi Nasional (NBI). Dari tujuh tersangka itu, satu orang ditangkap secara langsung di sebuah rumah di wilayah suburban Quezon City, sementara enam lainnya menyerahkan diri kepada aparat keamanan.

"Saya mengimbau para tersangka yang masih buron untuk segera menyerahkan diri dan tidak menunggu sampai dikejar," kata Presiden Marcos lewat akun Facebook resminya, dilansir ABC News.

Ia juga memperingatkan bahwa siapa pun yang membantu pelarian para tersangka akan dikenai sanksi hukum. Penahanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menindak tegas kasus korupsi besar yang telah mencoreng reputasi birokrasi negara.

Marcos mengonfirmasi lewat pesan video bahwa terdapat surat perintah penangkapan atas nama Zaldy Co beserta 17 tersangka lain yang diduga melakukan kecurangan dalam proyek pembangunan tanggul sungai di Provinsi Oriental Mindoro.

Proyek tersebut bernilai 289 juta peso Filipina (Rp81,8 miliar) dan diduga dikelola oleh perusahaan konstruksi milik keluarga Co. Marcos menjanjikan penindakan hukum tanpa pandang bulu.

"Roda keadilan sudah berjalan, tidak ada yang luput dari hukum," kata Marcos, dilansir Bloomberg.

Surat perintah ini mencakup berbagai pejabat dari Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan (DPWH) serta eksekutif perusahaan Sunwest Corporation yang terlibat dalam persekongkolan.

Investigasi terhadap proyek banjir di Filipina melibatkan sekitar 9.855 proyek senilai lebih dari 545 miliar peso Filipina (Rp154,4 triliun) sejak Marcos memulai masa jabatannya pada pertengahan 2022. Dalam sidang legislatif September 2025, Menteri Keuangan Filipina, Ralph Recto, mengungkapkan potensi kehilangan dana negara mencapai 118,5 miliar peso Filipina (Rp33,5 triliun) akibat korupsi selama tahun 2023.

Skandal ini telah memicu demonstrasi besar-besaran dan menuntut pertanggungjawaban para politisi dan kontraktor yang terlibat. Beberapa pejabat teras, termasuk Ketua DPR Martin Romualdez, mengundurkan diri dan tengah diselidiki. Marcos berjanji bahwa para pelaku akan dipenjara sebelum Natal, dan penindakannya akan terus mendapat sorotan dari masyarakat.