Demo Besar di Filipina Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pengendali Banjir
- Ledakan kemarahan publik terkait korupsi proyek banjir
- Warga marah akibat proyek banjir bermasalah
- Kerugian negara mencapai 2 miliar dolar AS
Jakarta, IDN Times – Puluhan ribu warga memenuhi ibu kota Manila pada Minggu (16/11/2025) dalam aksi besar menuntut akuntabilitas atas dugaan korupsi proyek pengendali banjir yang menyeret lingkaran elite pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Arus protes tiga hari itu muncul setelah terkuak ribuan proyek pencegah banjir memakai material murahan atau bahkan tak pernah dibangun sama sekali.
Aparat mencatat sekitar 27 ribu jemaat Iglesia Ni Cristo (INC) telah berkumpul di Taman Rizal sejak pagi sambil mengangkat spanduk bertema antikorupsi. Juru bicara INC, Brother Edwin Zabala, menyampaikan bahwa aksi tersebut digelar untuk menyuarakan tuntutan publik yang kecewa pada penyimpangan proyek.
“Sentimen kami dan meminjamkan suara Iglesia ni Cristo kepada seruan banyak rekan senegara kami yang mengutuk kejahatan besar yang melibatkan banyak pejabat pemerintah,” katanya, dikutip dari Al Jazeera. Kelompok masyarakat lain turut menyiapkan demonstrasi terpisah di Kota Quezon pada sore hari sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan antikorupsi nasional.
Keterangan terpisah disampaikan Menteri Dalam Negeri, Jonvic Remulla, yang menyebut pembukaan aksi di Taman Rizal diikuti sekitar 320 ribu anggota INC. Ia menjelaskan para peserta datang mengenakan pakaian serba putih dan membawa beragam plakat menyerukan pembersihan praktik korupsi.
1. Ledakan kemarahan publik setelah terungkap korupsi proyek banjir
Aksi massa tersebut berakar dari tuduhan bahwa sejumlah figur berpengaruh, termasuk sepupu Marcos, Martin Romualdez, menikmati keuntungan besar dari proyek pengendali banjir yang bermasalah. Kemarahan warga kian memuncak setelah badai bertubi-tubi pada awal November memicu banjir bandang dan longsor yang menewaskan sedikitnya 259 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Dalam sidang Senat dan komisi investigasi, para insinyur, pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWHR), serta petinggi perusahaan konstruksi mengungkap adanya komisi gelap bagi anggota Kongres dan pejabat DPWHR demi meloloskan proyek.
Kementerian Keuangan (Menkeu) Filipina menghitung kerugian negara mencapai setara 2 miliar dolar AS (setara Rp33,5 triliun) akibat penyimpangan proyek banjir periode 2023–2025. Sebagian kegiatan itu bahkan digolongkan sebagai proyek infrastruktur hantu yang tak memiliki wujud di lapangan.
Gelombang demonstrasi membesar setelah penyelidikan menemukan dugaan penipuan besar pada 9,855 proyek pencegah banjir bernilai lebih dari 9,5 miliar dolar AS (setara Rp159 triliun). Komisi investigasi melayangkan dakwaan pidana korupsi, penipuan, dan perampasan kekayaan kepada 37 terdakwa yang berasal dari kalangan senator, anggota Kongres, dan pengusaha besar. Selain itu, 86 direksi perusahaan konstruksi dan sembilan pejabat pemerintah juga didakwa menggelapkan hampir 153 juta dolar AS (setara Rp2,56 triliun) dari kewajiban pajak.
2. Pejabat tinggi membantah tuduhan, Marcos berusaha kendalikan situasi
Deretan tersangka mencakup legislator oposisi hingga pendukung dekat Marcos, seperti Martin Romualdez, eks Presiden Senat Chiz Escudero, dan Senator Bong Go. Ketiganya telah menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepada mereka dalam berbagai kesempatan. Marcos menyatakan Romualdez tidak akan segera didakwa karena bukti yang tersedia dinilai belum cukup kuat untuk melangkah ke proses hukum.
Marcos menepis anggapan bahwa penyelidikan tersebut sekadar langkah menaikan citra diri dan menekankan penanganan kasus ditujukan untuk membawa pelaku ke penjara. Presiden berupaya meredam gejolak publik yang meningkat seiring menguatnya tekanan jalanan dan amarah masyarakat. Ia menegaskan para senator, anggota Kongres, serta konglomerat yang terlibat akan ditindak sesuai hukum dengan target proses berjalan cepat sebelum memasuki libur akhir tahun.
Filipina dikenal sebagai salah satu negara paling rentan terhadap topan dan curah hujan ekstrem, sehingga pengelolaan banjir menjadi isu sangat sensitif bagi masyarakat. Di tengah situasi ini, dinamika politik ikut menguat setelah eks Presiden Rodrigo Duterte masih ditahan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Belanda terkait tuduhan kejahatan kemanusiaan dalam perang narkoba.
Putrinya yang kini menjabat Wakil Presiden mendesak Marcos ikut bertanggung jawab karena mengesahkan anggaran 2025 yang mengucurkan dana besar untuk proyek banjir. Seruan sporadis muncul dari kubu pendukung Duterte yang ingin militer menarik dukungan dari pemerintah, namun Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina (AFP), Jenderal Romeo Brawner Jr., berkali-kali menolak tuntutan tersebut.
3. Militer tegaskan kesetiaan konstitusional di tengah meningkatnya ketegangan
Brawner menegaskan bahwa AFP berpegang teguh pada Konstitusi dan takkan terlibat tindakan inkonstitusional selama masa kepemimpinannya. Ia menyatakan militer tetap menjaga perdamaian, mendukung ekspresi warga yang sah, dan melindungi stabilitas lembaga demokrasi. Pernyataan tersebut muncul saat isu destabilisasi mencuat menjelang dua demonstrasi besar di Metro Manila.
Dilansir dari Anadolu Agency, Panglima Angkatan Darat, Letjen Antonio Nafarrete, merilis pernyataan yang menekankan pentingnya kesatuan dan kepatuhan terhadap otoritas sipil. Nafarrete menyebut spekulasi liar terus beredar, namun AFP tetap berkomitmen pada integritas, solidaritas, dan penghormatan terhadap kekuasaan sipil yang sah. Ia memastikan pasukan siap membantu kepolisian menjaga ketertiban umum tanpa mengalihkan fokus dari tanggung jawab pertahanan eksternal negara.
Dalam penjelasan lanjutan, Nafarrete menolak keras segala bentuk tindakan ilegal yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Sementara itu, demonstrasi di Kota Quezon yang digagas Inisiatif Rakyat Bersatu membawa agenda memperkuat nilai demokrasi dengan mendesak transparansi total dari semua pejabat negara.
Di antara tuntutannya ialah publikasi laporan aset, daftar kewajiban, nilai kekayaan bersih, serta pelepasan kerahasiaan bank demi mencegah konflik kepentingan. Panglima Angkatan Laut, Laksda Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta, juga menyerukan panitia agar mengutamakan keamanan peserta dan memperingatkan masyarakat terhadap hoaks yang dapat memicu kepanikan.
Dilansir dari NPR, Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan militer berada pada status siaga penuh dengan pengerahan ribuan personel untuk mengamankan aksi akhir pekan. Pemerintah memperkirakan situasi tetap terkendali berdasarkan analisis intelijen internal yang dilaporkan The Associated Press.
Sepanjang akhir pekan, Istana Kepresidenan Malacañang diperketat penjagaannya dengan barikade kontainer, kawat berduri, dan pasukan antihuru-hara. Kepala PNP, Letjen Jose Melencio Nartatez Jr., memerintahkan jajarannya menerapkan toleransi maksimum dalam menghadapi massa demonstrasi.
