Gawat! Sekjen PBB Sebut Pelanggaran HAM di Ukraina Meningkat

28 Feb 2022, 22:22 WIB

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. twitter.com/antonioguterres

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia. Guterees menegaskan pihaknya memantau pelanggaran-pelanggaran itu dengan tim di lapangan.

"Peningkatan operasi militer oleh Federasi Rusia di Ukraina mengarah pada peningkatan pelanggaran hak asasi manusia," kata Guterres dalam pidato yang direkam pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa pada Senin (28/2/2022), dilansir ANTARA dari Reuters.

"Kita harus menunjukkan kepada semua orang di Ukraina bahwa kita mendukung mereka di saat dibutuhkan."

1. Rusia memveto draf resolusi DK PBB

Sebelumnya Rusia, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi DK PBB tentang kecaman atas invasi Rusia ke Ukraina.

"Rancangan resolusi yang Anda buat tidak lebih dari langkah lain yang brutal dan tidak berperikemanusiaan dalam situasi di Ukraina yang kini mirip papan catur," ujar Wakil Rusia di PBB New York, Vassily Nebenzia seperti dikutip dari harian New York Times.

2. Resolusi DK PBB minta Rusia hentikan penggunaan kekuatan dan tarik pasukan dari Ukraina

Sekjen PBB, Antonio Guterres, saat sedang menghadiri perayaan ulang tahun PBB ke-75 pada tanggal 23 Oktober 2020 lalu. (Twitter.com/antonioguterres)

Rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun pada Jumat, 25 Februari 2022 menuntut agar Rusia segera menyetop serangannya terhadap Ukraina. Rancangan resolusi DK PBB itu menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik pasukan militer dari perbatasan wilayah Ukraina yang diakui internasional.

Rancangan resolusi itu juga meminta agar Rusia membatalkan pengakuannya atas negara separatis di Ukraina timur sebagai negara yang merdeka. Sebab, Putin menyebut Republik Donetsk dan Republik Luhansk sebagai negara yang netral.

3. Indonesia desak PBB

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi duduk di samping Sekjen PBB Antonio Guterres ketika membuka sidang DK PBB) (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Indonesia, tidak termasuk negara yang menyetujui resolusi DK PBB. Meski demikian, Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo yag meminta agar perang di Ukraina segera dihentikan.

"Sebab, perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia," demikian cuit Jokowi pada 24 Februari 2022 lalu.

Indonesia mendesak PBB untuk mengambil langkah tegas menyikapi konflik antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas. Hal ini disampaikan oleh Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodawardhani.

"Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata guna mencegah memburuknya situasi," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (26/2/2022).

Kini, pemerintah tengah mencari jalan agar bisa mengevakuasi 153 WNI yang berada di Ukraina. Skenario yang telah dipilih yakni evakuasi akan dilakukan lewat jalur darat lebih dulu. Sebab, wilayah udara Ukraina telah ditutup.