Gaza Semakin Memanas, Warga Palestina Ditembak Mati Tentara Israel

Mediator keamanan dari Mesir sedang berkunjung ke kawasan tersebut guna memperkuat pemahaman soal gencatan senjata antara Israel dan warga Palestina yang gerilyawan Gaza, yang dipimpin kelompok Hamas.

Kedatangan mereka untuk memediasi kedua pihak yang bertikai menyusul pertempuran sengit pekan lalu. Tentara Israel kembali memulai serangan udara ke jalur Gaza sejak Jumat pekan lalu (3/5). Militer Israel megatakan serangan tersebut “adalah reaksi terhadap tembakan” dari bagian selatan Jalur Gaza, yang dikuasai gerilyawan Hamas.

Mediator Mesir itu sebelumnya mendapat pujian dari dunia internasional karena menengahi gencatan senjata setelah serangan roket Hamas ke sebelah utara Tel Aviv pada Maret menyulut pertempuran sengit. Upaya mediasi sebelumnya telah mencegah meningkatnya ketegangan.

Hamas mengatakan di dalam satu pernyataan pada Kamis (2/5) bahwa pemimpinnya di Jalur Gaza Yeyha As-Sinwar telah pergi ke Ibu Kota Mesir, Kairo. Dia mengadakan pembicaraan dengan pihak Mesir dalam upaya memelihara ketenangan di sepanjang perbatasan dan meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Bentrokan di jalur Gaza telah menewaskan 29 warga Palestina, sebagian warga sipil, dan empat warga sipil Israel. Menurut pejabat bidang kesehatan Palestina, lebih dari 200 warga Gaza tewas ditangan pasukan Israel sejak dimulainya "Great March of Return" pada 30 Maret 2018.

Para pengunjuk rasa menuntut dibongkarnya blokade Israel-Mesir di Gaza serta hak-hak tanah milik warga Palestina. Tanah-tanah itu ialah tempat keluarga mereka menyelamatkan diri atau dipaksa melarikan diri selama pendirian Israel pada 1948.

Sebanyak dua juta orang Palestina tinggal di Jalur Gaza, yang ekonominya telah menderita selama bertahun-tahun pemberlakuan blokade serta pengurangan bantuan luar negeri belum lama ini. Angka pengangguran mencapai 52 persen, menurut Bank Dunia.

Israel menyatakan blokadenya terhadap Gaza “perlu untuk menghentikan senjata sampai ke tangan anggota HAMAS”, yang telah tiga kali berperang melawan Israel dalam satu dasawarsa terakhir.

Pemerintah Indonesia terus mendorong pembahasan isu perdamaian Palestina-Israel di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kementerian Luar Negeri RI Grata Endah Werdaningtyas juga akan menggalang dukungan bagi Palestina.

"Penyelesaian masalah Palestina itu harus. Kita berupaya untuk tetap dihidupkannya perhatian dunia kepada Palestina. Kita dorong pertemuan dalam segala format untuk membahas Palestina agar menjadi perhatian DK PBB," ujar Grata di New York, Amerika Serikat, Rabu (8/5).

Untuk itu, pemerintah bertekad untuk memanfaatkan keanggotaan Indonesia di DK PBB untuk periode 2019-2020 dan masa jabatan Indonesia sebagai ketua DK PBB selama Mei 2019. "Kita akan sampaikan bahwa isu Palestina itu berdampak pada wujud perdamaian internasional," kata Grata.

Upaya itu dikaitkan dengan aspek hukum dan kemanusiaan serta penekanan pada Resolusi DK PBB No. 2334 tahun 2016 yang mendesak penghentian pemukiman Israel di atas tanah Palestina. Resolusi itu menyatakan bahwa pemukiman tersebut adalah "suatu pelanggaran hukum internasional".

Dalam diskusi informal "Arria Formula" di DK PBB, Pemerintah Indonesia menyerukan penghentian pembangunan permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Menlu Retno LP Marsudi memimpin diskusi dengan tema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian" tersebut.

"Terus berlangsungnya pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Retno di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/10).

Retno menyampaikan pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017. Menurutnya, hal itu menunjukkan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog," tutur Menlu Retno.