Geopolitik Ancam Keamanan Maritim Dunia, Indonesia Harus Bagaimana?

26 Feb 2025, 06:35 WIB

Marcheilla Ariesta

Wamenlu Arif Havas Oegroseno. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Intinya sih...

Indonesia perlu mempertahankan peran strategis dalam hukum laut internasional.
Tantangan keamanan maritim global dan pengelolaan sumber daya laut menjadi fokus utama Indonesia.
Kompleksitas geopolitik dunia menuntut kajian ulang terhadap aturan hukum laut di tengah meningkatnya ketegangan maritim di berbagai belahan dunia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Indonesia memainkan peran strategis dalam hukum laut internasional. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menuturkan, perlu ada upaya serius untuk meneruskan prinsip-prinsip hukum laut yang telah diwariskan Profesor Hasjim Djalal.

Namun, geopolitik dunia memunculkan tantangan baru bagi keamanan maritim global. Indonesia dituntut untuk terus menjadi pemimpin dalam hal hukum laut internasional. Tanpa itu, Indonesia tidak akan diakui sebagai negara kepulauan.

Walaupun banyak capaian yang dimiliki, Indonesia masih harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola maritim. "Masih banyak hal yang harus kita perjuangkan, termasuk tata kelola laut lepas dan pemanfaatan sumber daya mineral di dasar laut," ujar Arif Havas di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Selain itu, polusi laut dan keamanan maritim juga menjadi perhatian utama, mengingat meningkatnya ancaman terhadap kedaulatan laut Indonesia.

“Ancaman terhadap keamanan laut semakin kompleks, mulai dari pencurian ikan hingga potensi konflik di perbatasan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kerja sama regional dan memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai forum internasional,” tegasnya.

1. Aturan hukum laut internasional perlu dikaji lagi

ilustrasi laut. (unsplash.com/yucar studios)

Havas menilai, saat ini kondisi geopolitik makin kompleks sehingga meningkatkan ancaman keamanan maritim. Karenanya, kata Havas, aturan hukum laut perlu dikaji lagi di tengah situasi seperti ini.

"Kita perlu lihat lagi bagaimana aturannya di laut, dan (isu tersebut menunjukkan adanya) campuran antara hukum perang dan hukum laut, dan ini tidak mudah," serunya.

Masalahnya, tak hanya satu atau dua saja, melainkan banyak ketegangan maritim di berbagai belahan dunia yang harus diselesaikan.

Selain ketegangan yang belum mereda di Laut China Selatan, ketegangan juga meningkat di laut Timur Tengah, Laut Baltik, hingga Laut Utara. Selain itu, terjadi pula mobilisasi kapal-kapal perang di Samudera Hindia.

Mengingat kompleksnya isu hukum laut internasional terkait penanganan ketegangan dan konflik yang terjadi, Havas menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan kajian internal terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

“Ini salah satu hal yang pernah dibicarakan Prof. Hasjim kepada saya. Belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana hukum laut berlaku dalam kondisi perang. Ini harus menjadi perhatian kita,” jelasnya.

2. Indonesia harus jadi pelopor diplomasi hukum internasional

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal ketika berada di kantor IDN Media. (IDN Times/Fauzan)

Anak Hasjim Djalal, yang juga adalah mantan Wamenlu RI, Dino Patti Djalal, juga menyebutkan bahwa Indonesia harus menjadi pemimpin dalam memperjuangkan diplomasi mengenai hukum laut.

Menurut Dino, Indonesia merupakan salah satu arsitek Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang diperjuangkan oleh Hasjim Djalal sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu.

“Indonesia harus terus menjadi pelopor, penggerak, dan pemimpin dalam diplomasi hukum internasional,” kata Dino melalui video.

Dino menjelaskan, Warisan perjuangan yang ditinggalkan ayahandanya dalam bidang hukum laut internasional, khususnya melalui UNCLOS 1982, berhasil menunjukkan posisi Indonesia sebagai pendobrak dan pemimpin yang disegani.

UNCLOS 1982 yang dicetuskan Hasjim Djalal, membuat dunia mengakui konsep negara kepulauan, yang merupakan ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Belum ada pengganti Hasjim Djalal

Wamenlu Arif Havas Oegroseno dalam kegiatan 'Penyusunan Langkah Strategis Melanjutkan Pemikiran Prof. Hasjim Djalal terkait Hukum Laut' di Kementerian Luar Negeri, Jakarta. (IDN Times/Marcheilla Ariesta)

Sementara itu, Havas menegaskan, hingga saat ini belum ada sosok yang menggantikan Prof. Hasjim Djalal sebagai ahli hukum laut di Indonesia. Bagi Havas, sudah banyak pakar hukum Indonesia yang telah belajar hukum laut di luar perundingan Konvensi Hukum Laut PBB, dan memilih menjadi praktisi hingga akademisi di kampus.

"Belum ada yang bisa menggantikannya (Hasjim) dan pakar hukum laut internasional juga hanya sedikit, makanya ini harus diteruskan lagi oleh anak-anak muda kita," ujar Havas.

Sebagai negara maritim, Indonesia diharapkan dapat terus menjadi pemain kunci dalam membentuk kebijakan hukum laut global dan menjaga stabilitas maritim kawasan.