Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan Georgia, pada Kamis (3/8/2023), memberlakukan larangan ekspor mobil ke Rusia dan Belarus. Keputusan ini mengikuti aturan Uni Eropa (UE) yang melarang negara Kaukasus itu menjadi tempat transit barang agar Rusia dapat menghindari sanksi Barat.
Pada Maret lalu, Turki sudah memberlakukan larangan ekspor produk yang masuk daftar sanksi ke Rusia. Selain itu, negara-negara Asia Tengah juga mendapat tekanan dari Barat untuk membatasi ekspor barang ke Rusia.
Georgia mengumumkan bahwa keputusan ini dibuat sebagai bagian dari paket ke-11 sanksi melawan Rusia. Dalam kebijakan itu, mobil asal Amerika Serikat (AS) tidak diperbolehkan diekspor ke Rusia dan Belarus.
Dari Januari sampai Juli 2023, sebanyak 51 ribu unit mobil asal AS telah diimpor ke Georgia yang nilainya mencapai 930 juta dolar AS (Rp14,1 triliun). Sebanyak 3.786 unit di antaranya diekspor kembali dari Georgia ke Rusia yang senilai 52 juta dolar AS (Rp788,7 miliar), dilansir RFE/RL.
Dalam keputusan ini, ekspor mobil asal AS dan Eropa lewat Armenia yang melalui rute militer Georgia juga dilarang. Pengecualian hanya diperbolehkan bagi mobil milik warga Armenia dan bukan berasal dari distributor mobil.
Pada September 2022, keputusan yang sama sudah diberlakukan untuk mobil impor dari negara UE.
Keputusan pemerintah Georgia ini merupakan hasil dari negosiasi panjang dengan negara-negara Barat. Salah satu perwakilan Georgia bertemu langsung dengan perwakilan UE, AS, dan Inggris yang diutus dalam menangani sanksi ke Rusia.
"Suatu malam, mereka berencana mendiskusikan kunjungan ke Georgia untuk membuat implementasi sanksi ke Rusia lebih efektif. Ini juga menjadi jalan pembuka dialog isu terkini antara Barat dengan pemerintah Georgia" tutur Perdana Menteri Irakli Garibashvili.
Setelah diberlakukannya sanksi, warga Rusia, terutama yang berasal dari bagian selatan, harus datang ke Georgia untuk membeli mobil buatan AS dan Eropa. Mereka datang dan kembali ke Rusia melalui rute Verkhnii Lars yang langsung mengarah ke Vladikavkaz.
Pada hari yang sama, Garibashvili mengungkap keyakinannya bahwa pemerintah akan sukses mencapai reunifikasi untuk menggabungkan kembali teritori pro-Rusia secara damai. Ia menyebut bahwa itu merupakan hasil kebijakan pragmatis, jitu, dan berorientasi pada hasil.
Garibashvili menekankan bahwa negaranya dan kawasan Kaukasus mendapat ancaman besar di tengah agresi Rusia di Ukraina. Ia menambahkan bahwa peran pemerintah dan Badan Keamanan Negara sangat penting untuk menciptakan kedamaian dan stabilitas.
"Dalam kesempatan ini saya merayakan Hari Ulang Tahun ke-8, Badan Keamanan Negara. Reformasi sangat penting dilakukan dan menunjukkan sebuah sistem efektif dan independen yang berfungsi melindungi rakyat kami dan memperkuat negara kami," terangnya, dilansir Agenda.