Jakarta, IDN Times - Pemimpin terkudeta, Aung San Suu Kyi, menyerukan kepada seluruh masyarakat Myanmar tetap Bersatu melawan kekuasaan junta militer. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Suu Kyi pada Selasa (29/6/2021) saat perempuan peraih Nobel Perdamaian itu menghadiri pengadilan militer.
“Dia (Suu Kyi) meminta orang-orang untuk bersatu dan tetap konsisten,” kata pengacara Min Min Soe, dikutip dari The Straits Times.
Kemarin, Suu Kyi menghadiri persidangan untuk mendengar kesaksian terkait pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, yaitu pelanggaran pembatasan di tengah pandemik COVID-19 selama pemilihan umum.
Aktivitas kampanye perempuan berusia 76 tahun itu, bersama partai yang dipimpinnya Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), dianggap melanggar undang-undang darurat karena memicu keramaian.
Pengadilan yang diadakan khusus di Naypyidaw juga mendengarkan kesaksian atas tuduhan penghasutan untuk kasus terpisah. Tim pengacara berpendapat bahwa dua dokumen yang diajukan jaksa tidak dapat diterima karena belum ditandatangani.
Pengacara juga menyampaikan pesan Suu Kyi lainnya, masyarakat Myanmar yang sedang berlindung dari kekejaman junta diminta untuk lebih berhati-hati dengan virus corona. Menurut Min Min, penambahan kasus harian di Burma terus meningkat setiap hari.
Di sisi lain, sistem kesehatan dan kampanye anti COVID-19 menjadi lumpuh sejak gerakan pembangkangan sipil memadati jalan untuk menolak kekuasaan junta.
"Dia mengatakan untuk berhati-hati terhadap COVID-19, mengingatkan kita untuk mencuci tangan dan memakai masker," ujar Min Min Soe.
Suu Kyi berada dalam tahanan sejak kudeta terjadi pada 1 Februari 2021. Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing berdalih, pengambilalihan kekuasaan menjadi keharusan karena NLD memenangkan pemilu dengan curang.
Sejak saat itu, bentrokan antara masyarakat dengan aparat tak kunjung berhenti, lebih dari 880 warga sipil menjadi korban.
Suu Kyi dituduh melakukan berbagai macam pelanggaran, mulai dari pelanggaran undang-undang karantina, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, mengimpor alat komunikasi ilegal, hingga pelanggaran terhadap undang-undang rahasia.
Agenda peradilan juga berjalan untuk Presiden Win Myint, yang juga dituduh berkomplot dengan Suu Kyi untuk melanggar undang-undang karantina.