Hamas ingin semua faksi Palestina ikut membahas pelucutan
Hamas mengusulkan gencatan senjata tiga hingga lima tahun
AS-Israel desak Hamas segera lepas Gaza
Jakarta, IDN Times - Kelompok Hamas menyatakan belum bisa berkomitmen untuk pelucutan senjata total dalam waktu dekat. Sikap ini diungkapkan oleh anggota biro politik Hamas, Mohammed Nazzal, menanggapi tekanan dari Israel dan Amerika Serikat (AS).
Dilansir Middle East Eye pada Jumat (17/10/2025), Hamas juga berniat mempertahankan kendali keamanan di Gaza selama masa transisi. Sebelumnya, AS sempat mengancam akan melucuti Hamas secara paksa.
Nazzal menjelaskan bahwa kelompoknya belum bisa memberikan jawaban langsung terkait pelucutan senjata. Keputusan ini dinilai bergantung pada kelanjutan gencatan senjata di Gaza.
Nazzal juga menekankan bahwa isu pelucutan harus melibatkan semua faksi bersenjata di Palestina. Kelompok lain seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Jihad Islam dinilai harus terlibat dalam pembahasan ini.
Ada laporan negara-negara Arab membahas opsi penyerahan senjata Hamas kepada pasukan penjaga perdamaian Arab. Opsi lainnya adalah mengunci senjata jarak jauh Hamas, alih-alih menghancurkannya.
Hamas saat ini di bawah tekanan untuk menyerahkan kendali Gaza atau risiko pertempuran dengan Israel akan dimulai lagi. Nazzal mengonfirmasi bahwa Hamas akan punya jawaban pasti ketika negosiasi tahap kedua dimulai.
“Saya tidak bisa menjawab dengan ya atau tidak. Terus terang, itu tergantung pada sifat proyeknya. Proyek pelucutan senjata yang Anda bicarakan, apa artinya? Kepada siapa senjata akan diserahkan?” ujar Nazzal, dilansir The New Arab.
Hamas telah mengusulkan gencatan senjata jangka panjang, berharap jeda tempur berlangsung minimal tiga hingga lima tahun. Jangka waktu ini dianggap penting untuk membangun kembali Jalur Gaza yang hancur. Rekonstruksi Gaza diperkirakan membutuhkan waktu rata-rata minimal lima tahun.
Nazzal membantah Hamas akan menggunakan jeda ini untuk kembali mempersenjatai diri. Dia mengatakan tujuan utama Hamas adalah membangun kembali Gaza agar kembali layak ditinggali warganya.
“Prioritas kami dalam periode ini adalah untuk membangun Jalur Gaza dan mengembalikan Jalur Gaza ke kehidupan sipil yang normal, ini prioritas kami,” kata Nazzal.
Setelah fase transisi, Hamas menyerukan diadakannya pemilihan umum Palestina yang melibatkan semua faksi. Mengenai bentuk pemerintahan, Nazzal menjelaskan bahwa fase transisi sipil akan melibatkan pemerintahan teknokrat.
Sikap Hamas ini bertentangan dengan tuntutan AS dan Israel. Rencana Presiden AS Donald Trump menuntut Hamas mengembalikan semua sandera yang masih hidup dan berkomitmen pada demiliterisasi.
Trump meminta Hamas menyerahkan tata kelola Gaza kepada komite teknokratik yang diawasi badan transisi internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mendukung rencana ini dan mendesak Hamas untuk segera mengakhiri kekuasaannya di Gaza.
"Hamas harus dilucuti senjatanya berdasarkan perjanjian ini. Tidak ada 'jika', tidak ada 'tetapi'. Mereka belum melakukannya. Hamas perlu mematuhi rencana 20 poin. Waktu mereka hampir habis,” bunyi pernyataan kantor Netanyahu.