Hamas Tolak Proposal Damai yang Syaratkan Pelucutan Senjata

15 Apr 2025, 13:15 WIB

pemandangan reruntuhan di Gaza. (pixabay.com/hosnysalah)

Jakarta, IDN Times - Hamas menolak proposal gencatan senjata terbaru yang mewajibkan semua kelompok Palestina di Jalur Gaza melucuti senjata. Hamas menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sengaja mengajukan syarat mustahil untuk menghalangi proses perdamaian.

Melansir Middle East Eye, Israel mengusulkan gencatan senjata 45 hari dengan pembebasan sandera secara bertahap. Setengah sandera Israel harus dibebaskan pada minggu pertama sebagai syarat masuknya bantuan makanan ke Gaza.

Hamas menyatakan siap membebaskan semua sandera Israel, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Namun, Hamas ingin Israel mengakhiri perang dan menarik pasukannya dari Gaza.

1. Hamas sebut persyaratan pelucutan senjata tidak masuk akal

Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, menyatakan bahwa kelompoknya terbuka terhadap tawaran yang dapat meringankan penderitaan warga Palestina. Namun, mereka menolak usulan yang dianggap sebagai bentuk penyerahan diri.

"Netanyahu sengaja membuat syarat mustahil untuk gagalkan gencatan senjata. Israel hanya ingin para sandera tanpa hentikan perang. Hamas tidak akan menyerah atau angkat bendera putih, kami akan gunakan semua cara melawan pendudukan," kata Abu Zuhri pada Senin (14/4/2025).

Melansir Al Jazeera, delegasi Hamas mengaku terkejut saat proposal yang disampaikan Mesir secara eksplisit menyebutkan pelucutan senjata perlawanan. Israel juga ingin pasukannya tetap berada di zona penyangga, termasuk di posisi baru mereka.

Tuntutan ini melanggar kesepakatan Januari lalu yang mengharuskan Israel menarik pasukan dari berbagai wilayah, termasuk Koridor Philadelphi di perbatasan Mesir-Gaza.

2. Mesir dan Qatar upayakan mediasi damaikan konflik

Mesir dan Qatar sebagai mediator utama konflik prihatin atas meningkatnya kekerasan dan korban jiwa di Gaza. Dalam pernyataan bersama saat kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Qatar, kedua negara menyatakan kembali dukungannya untuk rencana rekonstruksi Gaza.

Kedua negara berencana menggelar konferensi internasional di Mesir dan bekerja sama dengan mitra regional dan internasional. Konferensi ini bertujuan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan upaya pembangunan untuk memperbaiki kondisi hidup warga Palestina di Gaza.

Melansir Ynet, putaran negosiasi terakhir di Kairo berakhir tanpa terobosan, meski Israel mengklaim mulai muncul keretakan dalam posisi Hamas. Sementara, Hamas dilaporkan tetap bersikeras untuk mengakhiri perang sepenuhnya.

Pemerintah Gaza juga menolak rencana Israel untuk mengambil alih distribusi bantuan kemanusiaan.

"Kami menentang rencana Israel untuk mendirikan perusahaan keamanan dan pihak-pihak mencurigakan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan," kata Kantor Media Pemerintah Gaza pada Senin (14/4/2025).

3. Hamas pertimbangkan bebaskan sandera AS sebagai itikad baik

sudut Kota Gaza. (unsplash.com/emad_el_bayed)

Hamas membuka kemungkinan pembebasan Edan Alexander, tentara Israel berkewarganegaraan AS, sebagai itikad baik kepada pemerintahan Donald Trump. Sebagai balasan, Hamas meminta adanya gencatan senjata awal sekitar 50 hari dengan komitmen untuk penghentian perang total pada fase kedua.

Hamas juga mengaku tidak keberatan atas jumlah sandera yang dibebaskan, asalkan ada jaminan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Hamas dilaporkan telah menyetujui rencana pembebasan sembilan sandera hidup, selain Edan Alexander.

Sementara negosiasi berlangsung, kondisi kemanusiaan Gaza terus memburuk. Selama enam minggu terakhir, Israel memblokir aliran bantuan masuk ke wilayah tersebut, termasuk makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan minyak goreng.

Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan setidaknya 1.482 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata dilanggar bulan lalu. Total korban jiwa melebihi 50 ribu orang, dengan sekitar 10 ribu warga Palestina hilang dan diduga tewas tertimbun reruntuhan.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.