Harga Bahan Pokok Naik, Warga Ceko Kembali Gelar Demo Tuntut PM Mundur

Sama seperti demonstrasi sebelumnya, protes ini juga dipusatkan di alun-alun Wenceslas di pusat kota Praha. Menurut keterangan dari polisi, demonstrasi ini dihadiri puluhan ribu orang dan diorganisir oleh pihak yang sama seperti sebelumnya, kelompok Czech Republic First. 

Sesuai keterangan dari panitia penyelenggara, mereka menuntut petisi kepada Presiden Miloš Zeman, agar bersedia melengserkan PM Petr Fiala dan jajarannya pada 10 Oktober nanti. Serta meminta diadakannya pemilihan awal untuk mengganti koalisi pemerintahan di Ceko, dilaporkan Expats.

Demonstran dari kelompok Czech Republic First diketahui punya pandangan yang berlawanan dengan Uni Eropa dan NATO. Mereka meminta pemerintah negara Eropa tengah itu untuk berpandangan netral dan tidak memasok senjata ke Ukraina. 

Pada demonstrasi kali ini, demonstran membawa spanduk bertuliskan 'Hentikan komedi ini' dan mayoritas demonstran membawa bendera Republik Ceko hadir setelah hujan reda. 

"Pemerintahan ini benar-benar anti-Ceko. Mereka hanya menjadi pelayan Brussels, Amerika Serikat (AS), dan NATO. Ini sama sekali tidak mencerminkan dan mengedepankan kepentingan warga Ceko," tutur Pavel Nebel, dikutip Reuters.

Demonstrasi di Republik Ceko ini dilangsungkan bertepatan dengan perayaan Hari St. Wenceslas yang diselenggarakan setiap 28 September, bertepatan dengan hari kemerdekaan Ceko, dilaporkan RT.

Selain di Praha, demonstrasi juga terjadi di beberapa kota lain, seperti Brno, Plzen, Liberec, Ceske Budejovice, Uherske Hradiste, Karvina, Havirov, dan Nejdek. Penyelenggara protes juga sudah menjadwalkan kembali demonstrasi pada 28 Oktober. 

Menanggapi aksi ini, Menteri Dalam Negeri, Vit Rakusan, menyampaikan bahwa kekhawatiran memang bisa dipahami dalam situasi ini. Tapi, ia menolak informasi menyimpang dan meminta warga tidak termakan manipulasi lewat solusi yang tidak realistis. 

Presiden Republik Ceko, Milos Zeman, pada Senin (26/9/2022) mengatakan bahwa negara seharusnya menerima warga Rusia yang kabur dari mobilisasi. Ia menyebut bahwa warga yang kabur tidak membahayakan negara. 

"Menurut saya, kita harus memberikan visa kepada orang-orang tersebut, sama seperti kita memberikan visa kemanusiaan kepada pengungsi Ukraina. Seseorang yang melarikan diri dari Rusia tidak akan berisiko pada keamanan nasional," tuturnya, dilansir Brno Daily.

Pernyataan presiden berusia 78 tahun itu diungkapkan setelah Menlu Jan Lipavsky mengumumkan, negaranya tidak akan memberikan visa kemanusiaan bagi warga Rusia yang mangkir dari mobilisasi militer. 

Sementara itu, Komisi Eropa sebelumnya sudah membebaskan masing-masing negara anggota UE untuk mengizinkan warga Rusia masuk atau tidak. Namun, UE menganjurkan kepada anggotanya untuk mengulas kembali permintaan suaka secara individu.